Pemberantasan Korupsi: Fokus pada Kasus Besar, Bukan OTT Kasus Kecil

Pengamat Hardjuno Wiwoho menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dimulai dari kasus besar seperti BLBI, bukan hanya operasi tangkap tangan (OTT) kasus kecil, agar Indonesia dapat bangkit dari krisis dan menjadi negara maju.

Jakarta, 15 Februari 2024 - Pengamat hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyerukan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa fokus penegakan hukum tidak boleh hanya terpaku pada operasi tangkap tangan (OTT) kasus-kasus kecil. Pemberantasan korupsi yang efektif, menurutnya, harus dimulai dari kasus-kasus besar, seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Kasus BLBI: Contoh Korupsi Besar yang Harus Ditangani

Hardjuno menyoroti kekayaan mantan debitur BLBI yang meningkat drastis setelah krisis moneter. "Kita melihat bagaimana debitur BLBI yang dulu mengalami masalah finansial, kini justru menjadi lebih kaya hingga ratusan bahkan ribuan kali lipat," ujarnya dalam keterangan tertulis. Ia menegaskan pentingnya pemerintah untuk berani menagih dana BLBI yang dijamin para debitur. Keengganan menindak tegas kasus ini, menurutnya, mengindikasikan adanya konspirasi.

Kasus BLBI dan obligasi rekap, yang merugikan negara hingga ribuan triliun rupiah, menjadi contoh nyata korupsi besar yang harus ditangani. Jika penegakan hukum hanya fokus pada OTT kasus kecil, Hardjuno menilai, korupsi tidak akan pernah berakhir. Nilai kerugian dari kasus-kasus kecil tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan kerugian negara dari kasus-kasus besar yang dibiarkan.

Kepastian Hukum: Kunci Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Hardjuno juga menghubungkan pemberantasan korupsi dengan iklim investasi di Indonesia. Ia mencatat janji Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tidak ada yang kebal hukum. Hal ini, menurut Hardjuno, sangat penting untuk menarik investasi asing. "Negara maju tidak akan mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada bantuan jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin," tegasnya. Kepastian hukum, menurutnya, akan menarik investasi tanpa perlu meminta-minta.

Dengan kondisi politik dan ekonomi yang kompleks, rakyat berharap Presiden Prabowo dapat mewujudkan janjinya tersebut. Ketegasan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi menjadi harapan utama. Tanpa kepastian hukum, Indonesia akan sulit keluar dari krisis yang berkepanjangan.

Harapan untuk Masa Depan Indonesia

Hardjuno menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Ia berharap Presiden Prabowo dapat merealisasikan janjinya untuk memastikan tidak ada yang kebal hukum. "Jika komitmen ini bisa diwujudkan, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk bangkit dan menjadi negara yang lebih maju serta sejahtera," tutup Hardjuno. Pemberantasan korupsi yang efektif, dimulai dari kasus-kasus besar, merupakan kunci untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan makmur.

Kesimpulannya, fokus pada kasus-kasus korupsi besar, seperti BLBI, dan penegakan hukum yang tegas dan konsisten merupakan langkah krusial dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki perekonomian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum.