Berantas Korupsi untuk Perkuat Kepercayaan Publik pada Danantara

Pengamat Hukum Hardjuno Wiwoho mendorong pemerintah memberantas korupsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Danantara, perusahaan super holding pengelola investasi negara.

Jakarta, 8 Maret 2024 (ANTARA) - Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyerukan pemerintah untuk bertindak tegas dalam memberantas korupsi dan pelanggaran etik pejabat pemerintah serta BUMN. Hal ini dinilai krusial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Danantara, perusahaan super holding investasi negara.

Dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu, Hardjuno menekankan pentingnya pemberantasan korupsi. "Korupsi harus diberantas," tegasnya. "Indeks persepsi korupsi Indonesia harus turun hingga setara dengan negara-negara maju dan modern. Hanya dengan itu rakyat bisa percaya bahwa Danantara benar-benar akan dikelola secara profesional."

Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya menyusul terbongkarnya sejumlah kasus korupsi di beberapa BUMN. Kasus-kasus mega korupsi yang proses hukumnya masih berjalan juga semakin menambah kekhawatiran masyarakat.

Langkah Konkret Perangi Korupsi di Danantara

Hardjuno, Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, menjelaskan bahwa Danantara, sebagai perusahaan super holding yang mengelola uang negara untuk investasi, rentan terhadap potensi korupsi. Apalagi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN membatasi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit BPI Danantara.

Untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat, Hardjuno menyarankan beberapa langkah penegakan hukum yang tegas. "Pertama, pemerintah harus segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa aturan ini, sulit bagi negara untuk mengambil kembali uang hasil korupsi yang telah disembunyikan oleh para pelaku," ujarnya.

Langkah kedua, menurut Hardjuno, adalah penerapan pembuktian terbalik. "Pembuktian terbalik harus diberlakukan tidak hanya untuk pejabat negara, tetapi juga untuk pejabat dan pegawai BUMN serta Danantara," tambahnya. Hal ini untuk mempermudah proses hukum dan memberikan efek jera.

Terakhir, Hardjuno bahkan menyarankan pemerintah mempertimbangkan penerapan hukuman mati bagi koruptor. "Ini untuk memberikan efek jera yang nyata, terutama bagi mereka yang menggerogoti dana publik dalam jumlah besar," tegasnya.

Kepercayaan Publik sebagai Prioritas

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, Hardjuno optimistis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Danantara akan meningkat. Pemberantasan korupsi yang efektif dan transparan menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan investasi negara berjalan secara profesional dan akuntabel.

Keberhasilan Danantara dalam menjalankan perannya sebagai pengelola investasi negara sangat bergantung pada kepercayaan publik. Oleh karena itu, komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi menjadi sangat penting untuk menjamin keberhasilan Danantara dan menghindari potensi kerugian negara.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara juga harus menjadi prioritas utama. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dan diberi akses informasi yang cukup terkait pengelolaan Danantara agar kepercayaan publik dapat terus terjaga.

Dengan demikian, upaya pencegahan dan penindakan korupsi yang tegas dan konsisten akan menjadi landasan penting bagi keberhasilan Danantara dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah.