Pemerhati Lingkungan Soroti Penanganan Sampah Ternate: Butuh Kolaborasi!
Pemerhati lingkungan menyatakan penanganan sampah di Ternate butuh kolaborasi, bukan hanya menyalahkan masyarakat, diperlukan sistem pendukung memadai.
Ternate, Maluku Utara - Penanganan masalah sampah di Kota Ternate menjadi sorotan. Founder Beyond Health Indonesia, Nadhir Wardhana Salama, menyatakan bahwa persoalan ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Bukan hanya sekadar menyalahkan perilaku masyarakat. Nadhir menyampaikan hal ini dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Tata Kelola dan Perubahan Perilaku sebagai Pilar Transformasi Pengelolaan Sampah" di Ternate, Senin.
Nadhir menjelaskan perubahan perilaku masyarakat tidak akan efektif tanpa sistem pendukung yang memadai. Pemerintah tidak bisa terus-menerus menyalahkan warga sementara layanan dasarnya butuh kolaborasi dalam penanganannya. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk aktivis lingkungan, praktisi, akademisi, serta perwakilan legislatif dan komunitas lokal.
Dalam kegiatan itu berbagai masalah struktural dalam sistem pengelolaan sampah Kota Ternate dinilai belum mampu mendukung perubahan perilaku masyarakat secara efektif. Kebijakan pengelolaan sampah selama ini cenderung menyalahkan masyarakat tanpa melihat kelemahan sistem yang ada.
Minimnya Riset dan Data dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah
Nadhir menyoroti kasus dimana masyarakat telah diminta untuk memilah sampah dari rumah. Namun pada praktiknya sampah yang telah dipilah tetap dicampur kembali dalam kendaraan pengangkut milik pemerintah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan berbasis bukti dalam merancang kebijakan pengelolaan sampah.
Sebagai alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Nadhir menyayangkan masih minimnya riset dan pemetaan data yang mendasari program-program lingkungan di daerah. Menurutnya, kebijakan seringkali dibuat berdasarkan asumsi tanpa adanya edukasi yang memadai.
"Seringkali kebijakan dibuat berdasarkan asumsi, padahal edukasi belum diberikan, harus ada data apakah pengetahuan masyarakat memang rendah. Kalau iya, harus jelas ukuran dan target peningkatannya. Ini yang disebut kebijakan berbasis bukti dan sayangnya belum menjadi kebiasaan di tingkat pemerintah daerah," kata Nadhir.
Harapan akan Roadmap Pengelolaan Sampah yang Terukur
Nadhir berharap wali kota dan jajaran pemerintah dipilih untuk menyelesaikan persoalan sampah. Ia mendorong agar pemerintah mulai menyusun roadmap pengelolaan sampah yang terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan. Program yang ada tidak bisa lagi sebatas pengadaan fasilitas atau kampanye permukaan.
Menurutnya, harus ada integrasi antara regulasi, sistem layanan, dan pendekatan perilaku masyarakat. FGD ini juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya seperti Rhein Beresaby (trainer Box of Thinking), Risang Rimbatmaja (mantan spesialis perubahan perilaku UNICEF), serta berbagai pihak yang aktif dalam isu lingkungan di Ternate.
Anggota DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif menyatakan komitmennya untuk menampung aspirasi dan memperkuat inisiatif kebijakan di bidang lingkungan. Sekretaris Kota Ternate Rizal Marsaoly juga turut hadir dalam FGD ini.
Dengan kolaborasi yang baik dan kebijakan berbasis bukti, diharapkan masalah sampah di Ternate dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.
