Pemerintah Integrasikan Pendidikan Perubahan Iklim dalam Kurikulum Nasional

Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan UNESCO mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum nasional mulai 2024 untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi krisis iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Jakarta, 14 Mei 2024 (ANTARA) - Pemerintah Indonesia gencar mempersiapkan generasi muda yang tangguh menghadapi perubahan iklim dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Langkah strategis yang diambil adalah mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum pendidikan nasional, yang mulai diimplementasikan pada tahun 2024. Inisiatif ini dipicu oleh laporan UNICEF tahun 2021 yang menunjukkan lebih dari 1 miliar anak di dunia tinggal di wilayah rawan dampak perubahan iklim.

Direktur Mobilisasi Sumber Daya Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Franky Zamzani, menekankan urgensi strategi jangka panjang untuk memastikan generasi muda Indonesia tumbuh menjadi individu yang sadar lingkungan dan memiliki ketahanan iklim. Beliau menyatakan, "Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menghadapi krisis iklim. Integrasi pendidikan lingkungan, khususnya pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum, merupakan strategi penting dan mendesak."

Langkah kecil, seperti mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dan beralih ke transportasi umum, diyakini dapat memberikan dampak besar jika dimulai dari pendidikan dan kebiasaan baik dalam keluarga. Hal ini menjadi dasar penting dalam membangun kesadaran dan aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim.

Integrasi Kurikulum dan Peran UNESCO

Ketua Tim Kerja Pembelajaran, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nur Rofika Ayu Shinta, menjelaskan bahwa dampak perubahan iklim telah menjadi kenyataan bagi generasi saat ini. Kurikulum berperan sebagai media utama pemerintah untuk mempersiapkan generasi yang tangguh menghadapi dampak krisis iklim. Integrasi pendidikan lingkungan ke dalam kurikulum nasional dimulai pada tahun 2024.

Kolaborasi dengan UNESCO tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas sekolah dan guru dalam pendidikan lingkungan dan perubahan iklim, serta melibatkan masyarakat secara aktif. Shinta menjelaskan, "Melalui kurikulum, kita berharap siswa mampu mengambil aksi sendiri dan berkontribusi dalam menurunkan emisi. Kita tidak menuntut aksi besar, tetapi memulai dari hal-hal kecil yang dapat dilakukan siswa dalam aktivitas sehari-hari."

Pendidikan perubahan iklim dalam kurikulum juga bertujuan untuk mempersiapkan generasi mendatang dalam memanfaatkan peluang di sektor ekonomi hijau dan mengembangkan keterampilan di bidang tersebut. Dengan demikian, kurikulum ini tidak hanya fokus pada mitigasi dampak perubahan iklim, tetapi juga pada adaptasi dan pemanfaatan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Prinsip RAMAH dan Aksi Nyata

Kemendikdasmen menerapkan prinsip Relevan, Afektif, Merujuk Pengetahuan, Aksi Nyata, dan Holistik (RAMAH) dalam mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim. Langkah awal adalah memberikan pemahaman global kepada satuan pendidikan, mengingat belum semua tenaga pendidik memahami isu ini secara menyeluruh. Selanjutnya, pemahaman tersebut dihubungkan dengan konteks lokal di masing-masing wilayah.

Dengan menggunakan data terbaru, diharapkan dapat mendorong aksi nyata dan memastikan materi dapat dipelajari dalam berbagai mata pelajaran, serta menjadi bagian dari ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman holistik dan aksi nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Kesimpulannya, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi perubahan iklim melalui integrasi pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum nasional. Kerja sama dengan UNESCO dan penerapan prinsip RAMAH diharapkan dapat menghasilkan generasi yang sadar lingkungan, tangguh, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.