Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkab Aceh Barat Wajibkan Kepala OPD Tanda Tangani Perjanjian Kinerja
Pemkab Aceh Barat Wajibkan Kepala OPD Tanda Tangani Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mewajibkan kepala OPD menandatangani perjanjian kinerja untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas ASN dalam memberikan pelayanan publik terbaik.

Bupati Dharmasraya Pastikan Bebas Setoran dalam Promosi Jabatan dan Tender Proyek
Bupati Dharmasraya Pastikan Bebas Setoran dalam Promosi Jabatan dan Tender Proyek

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menegaskan tidak ada pungutan uang untuk promosi jabatan ASN maupun tender proyek, demi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Gubernur Sulteng Tekankan Profesionalisme ASN: Kerja Berbasis Rasio, Bukan Cari Muka
Gubernur Sulteng Tekankan Profesionalisme ASN: Kerja Berbasis Rasio, Bukan Cari Muka

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengingatkan ASN untuk bekerja profesional, transparan, dan akuntabel, serta mengutamakan kejujuran dalam melayani masyarakat.

Wagub Aceh Minta Pejabat Fungsional Tingkatkan Kualitas Layanan Publik
Wagub Aceh Minta Pejabat Fungsional Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Aceh untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi pembangunan Aceh yang lebih baik.

Kajari Aceh Barat Tekankan Integritas, Larang Transaksional Perkara
Kajari Aceh Barat Tekankan Integritas, Larang Transaksional Perkara

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Siswanto, mengingatkan seluruh jajarannya untuk menghindari praktik transaksional dalam penanganan kasus hukum dan berkomitmen pada penegakan hukum yang bermartabat dan berkeadilan di Aceh.

Pemprov Babel Tingkatkan Kinerja ASN lewat Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja
Pemprov Babel Tingkatkan Kinerja ASN lewat Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) tingkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja untuk mendorong tanggung jawab dan pelayanan publik yang lebih baik.