Pemkab Barito Utara Mudahkan Bayar Pajak di Pasar Wadai Ramadhan
Pemerintah Kabupaten Barito Utara membuka pos layanan pajak kendaraan bermotor di Pasar Wadai Ramadhan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak selama bulan Ramadhan.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menghadirkan kemudahan bagi masyarakatnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan dibukanya pos layanan pajak PKB-BBNKB (Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) di Pasar Wadai Ramadhan, warga kini dapat membayar pajak kendaraan roda dua dan empat, serta pajak daerah lainnya, tanpa harus pergi jauh ke kantor pajak. Inisiatif ini berlangsung selama bulan Ramadhan, mulai tanggal 1 hingga 30 Maret 2025.
Penjabat Bupati Barito Utara, Muhlis, menjelaskan bahwa pos layanan pajak ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, khususnya selama bulan Ramadhan. "Pos layanan pajak PKB-BBNKB ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor selama bulan Ramadhan," ungkap Muhlis di Muara Teweh, Senin.
Langkah ini dinilai sangat tepat dan strategis, mengingat lokasi Pasar Wadai Ramadhan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya pos layanan ini, warga Barito Utara tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kantor pelayanan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal dan mudah dijangkau.
Kemudahan Aksesibilitas dan Kepatuhan Pajak
Pembukaan pos layanan pajak di Pasar Wadai Ramadhan merupakan wujud nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, serta meningkatkan pendapatan daerah. "Ini adalah upaya untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, terutama di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini," ujar Muhlis.
Lebih lanjut, Muhlis berharap agar masyarakat dapat memanfaatkan pos layanan pajak ini sebaik-baiknya. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan daerah. "Pos pelayanan pajak ini dibuka selama bulan Ramadhan dan diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh masyarakat," tambahnya.
Kepala BPPD Barito Utara, Agus Siswadi, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Undang-undang ini menekankan pentingnya pengelolaan pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor.
Implementasi UU HKPD dan Peningkatan Pendapatan Daerah
Agus Siswadi menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Pendapatan dari pajak ini dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Barito Utara. "Pajak opsen kendaraan bermotor menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik," jelas Agus.
Pembukaan pos layanan pajak di Pasar Wadai Ramadhan juga merupakan tindak lanjut dari UU HKPD yang memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam mengelola sumber pendapatannya. Dengan adanya pos layanan ini, diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Melalui strategi ini, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak daerah. Diharapkan, langkah ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik di Kabupaten Barito Utara.
Dengan adanya kemudahan akses pembayaran pajak ini, diharapkan masyarakat Barito Utara dapat lebih patuh dalam membayar pajak, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan daerah. Inisiatif ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
