Bapenda Pontianak Berinovasi, Target PAD Rp140 Miliar Lewat PKB dan BBNKB
Bapenda Kota Pontianak berinovasi dengan kebijakan opsen PKB dan BBNKB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menargetkan penerimaan Rp140 miliar.
Pontianak, Kalimantan Barat, 19 Februari 2024 - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) meluncurkan inovasi untuk mempercepat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inovasi ini difokuskan pada kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan.
Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Kota Pontianak, Muchammad Yamin, menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. "Kita mesti bisa mencontoh Bapenda Provinsi Kalbar ketika inovasi mampu meningkatkan pendapatan daerah. Inovasi di sini juga termasuk strategi untuk mencapai serta melayani masyarakat, bukan hanya mengambil uangnya saja tetapi kita mengerjakannya lama," ujarnya dalam sebuah pernyataan di Pontianak, Rabu.
Yamin mengajak seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk lebih kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya perhatian terhadap efisiensi anggaran, Pemkot Pontianak diharapkan mampu lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Target Penerimaan PKB dan BBNKB
Pemerintah Kota Pontianak menargetkan penerimaan PKB dan BBNKB mencapai angka Rp140 miliar. "Sekarang ditarget Rp140 miliar, berarti pertumbuhannya di atas 70 persen. Ini membutuhkan kerja keras dan persiapan matang. Mudah-mudahan sosialisasi ini semakin mencerahkan dan memotivasi kita mendorong PAD," jelas Yamin. Target yang ambisius ini menuntut kerja keras dan strategi yang tepat dari Bapenda Kota Pontianak.
Kepala Bidang Pendataan, Penagihan dan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah Bapenda Kota Pontianak, Harjuniardi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. "Sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022, maka per Januari telah diberlakukan penerapan Opsen atas penerimaan PKB BBNKB," jelasnya.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada perangkat daerah mengenai kebijakan terbaru dan penerapannya di masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 81 peserta dari berbagai unsur, termasuk Bapenda Kalbar, Polda Kalbar, dan Jasa Raharja.
Sosialisasi Kebijakan Opsen PKB dan BBNKB
Sosialisasi yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta perangkat daerah terkait kebijakan opsen PKB dan BBNKB. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan penerapan kebijakan ini dapat berjalan lancar dan efektif dalam meningkatkan PAD Kota Pontianak.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara Bapenda Kota Pontianak dengan instansi terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Transparansi dan kemudahan akses informasi juga menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Inovasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pontianak ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan PAD dan mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Dengan target yang tinggi dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Kota Pontianak dapat mencapai target penerimaan PKB dan BBNKB yang telah ditetapkan.
Ke depannya, Bapenda Kota Pontianak perlu terus melakukan evaluasi dan adaptasi terhadap perkembangan situasi dan kebutuhan. Peningkatan pelayanan publik, transparansi, dan penggunaan teknologi informasi juga perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah.
Dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat, diharapkan inovasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak.
