Pemkab Cirebon Percepat Merger BPR, Target Rampung 2027
Pemerintah Kabupaten Cirebon percepat merger Bank Kredit Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ) untuk meningkatkan daya saing dan memenuhi regulasi, ditargetkan selesai pada tahun 2027.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tengah berfokus pada percepatan proses merger dua bank milik daerah, yaitu Bank Kredit Cirebon (BKC) dan Bank Cirebon Jabar (BCJ). Proses penggabungan ini ditargetkan rampung paling lambat tahun 2027, guna meningkatkan daya saing dan memenuhi amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Inisiatif ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, pada Senin lalu di Cirebon. Ia menjelaskan bahwa merger kedua BPR ini bukan didasari masalah keuangan, melainkan sebagai upaya kepatuhan terhadap regulasi yang mewajibkan satu Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau pemerintah daerah hanya memiliki satu BPR. Setelah merger, entitas baru tersebut diperkirakan memiliki aset lebih dari Rp1 triliun.
Proses merger saat ini masih dalam tahap kajian dan diawasi ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI). Tahapan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penyatuan sistem dan sumber daya manusia hingga integrasi budaya kerja kedua BPR yang memiliki karakteristik berbeda. Tantangan terbesar terletak pada penggabungan sistem perbankan yang berbeda, namun pihak Pemkab Cirebon optimistis proses ini akan berjalan lancar berkat bimbingan dari OJK dan BI.
Tantangan dan Skenario Merger BKC dan BCJ
Salah satu tantangan utama dalam proses merger ini adalah aspek kepemilikan saham. BKC sepenuhnya dimiliki oleh Pemkab Cirebon, sementara BCJ dimiliki oleh Pemkab Cirebon sebesar 55 persen dan Pemprov Jabar sebesar 45 persen. Keputusan terkait struktur kepemilikan pascamerger akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Dadang Priyono menjelaskan bahwa beberapa skenario sedang dikaji. Salah satu opsi adalah Pemkab Cirebon mengambil alih seluruh saham milik Pemprov Jabar. Namun, keputusan akhir akan ditentukan dalam RUPS mendatang dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan keberlanjutan bank hasil merger. Prinsip utama yang dipegang adalah memastikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.
Proses merger ini juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas permodalan, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan inovasi produk keuangan. Dengan aset yang lebih besar dan sistem yang lebih solid, bank hasil merger diharapkan dapat memberikan layanan perbankan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama dalam hal kredit bagi UMKM.
Dukungan OJK dan BI dalam Proses Merger
Proses merger BKC dan BCJ mendapatkan pengawasan dan dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Kedua lembaga ini berperan penting dalam memastikan proses penggabungan berjalan sesuai regulasi dan prinsip kehati-hatian perbankan. Bimbingan teknis dan supervisi dari OJK dan BI diharapkan dapat meminimalisir risiko dan memastikan kelancaran proses merger.
Kehadiran OJK dan BI juga memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses merger. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa merger BKC dan BCJ memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kabupaten Cirebon. Proses ini juga diharapkan menjadi contoh baik bagi merger BPR daerah lainnya di Indonesia.
Dengan adanya pengawasan ketat dari OJK dan BI, diharapkan proses merger dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon.
Target dan Harapan Merger BPR Cirebon
Target utama dari merger BKC dan BCJ adalah terwujudnya satu bank daerah yang lebih kuat, efisien, dan mampu bersaing di industri perbankan. Dengan aset yang lebih besar dan sistem yang terintegrasi, bank hasil merger diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih optimal kepada masyarakat, khususnya UMKM.
Selain itu, merger ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas permodalan, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi produk keuangan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon dan meningkatkan daya saing daerah. Proses merger ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya konsolidasi perbankan daerah.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, OJK, dan BI, diharapkan merger BKC dan BCJ dapat berjalan lancar dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Proses ini juga merupakan langkah strategis dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan daerah.
Proses merger ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan profitabilitas bank. Dengan demikian, bank hasil merger akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menyalurkan kredit kepada UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.