Pemkab Jayawijaya Pastikan Tak Ada Honorer Baru Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan tidak akan ada penambahan tenaga honorer pada tahun 2025 mendatang, mengacu pada UU ASN dan keterbatasan anggaran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya, Papua Pegunungan, secara tegas menyatakan tidak akan ada perekrutan tenaga honorer baru pada tahun 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Jayawijaya, Thony M Mayor, di Wamena, Minggu lalu. Keputusan ini diambil berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pj Bupati Mayor menjelaskan bahwa Pemkab Jayawijaya akan memaksimalkan kinerja tenaga honorer yang sudah ada di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2025. Meskipun jumlah pasti tenaga honorer saat ini belum diketahui, Pj Bupati memastikan tidak akan ada tambahan pegawai honorer baru.
UU ASN 2023, menurutnya, telah mengatur secara jelas tentang pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Aturan ini membatasi perekrutan tenaga honorer dan mendorong pengalihan ke sistem PPPK. Oleh karena itu, Pemkab Jayawijaya tidak akan menganggarkan biaya untuk tambahan tenaga honorer di tahun 2025.
Lebih lanjut, Pj Bupati Mayor menekankan larangan perekrutan honorer baru kepada seluruh pimpinan OPD. Beliau menegaskan bahwa OPD yang terbukti melanggar akan bertanggung jawab penuh. Namun, tenaga honorer yang sudah ada akan tetap dipekerjakan karena anggarannya telah tersedia.
Proses perekrutan formasi kategori dua (K2) saat ini masih berlangsung dan sudah memasuki tahap finalisasi. Proses ini mengikuti usulan dari masing-masing OPD di Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian, Pemkab Jayawijaya berharap dapat menyelesaikan masalah kepegawaian dengan lebih terstruktur dan sesuai regulasi yang berlaku.
Dengan ditegaskannya kebijakan ini, diharapkan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Jayawijaya dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Langkah ini dianggap penting untuk menciptakan tata kelola kepegawaian yang lebih efisien dan efektif di Kabupaten Jayawijaya.
Keputusan Pemkab Jayawijaya ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga honorer dan beralih ke sistem kepegawaian yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Dengan begitu, diharapkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jayawijaya semakin meningkat.
