Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
T
Reporter
  • Tasrief Tarmizi
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Pemprov Kepri Kaji Alih Daya Pegawai Non-ASN: Solusi atau Masalah Baru?
Pemprov Kepri Kaji Alih Daya Pegawai Non-ASN: Solusi atau Masalah Baru?

Pemerintah Provinsi Kepri sedang mengkaji skema outsourcing untuk pegawai non-ASN, mencari solusi atas pembatasan pengangkatan honorer baru namun tetap memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

#planetantara
Bangka Tengah Terapkan Sistem Outsourcing Honorer: Tanpa Database, Butuh NIB
Bangka Tengah Terapkan Sistem Outsourcing Honorer: Tanpa Database, Butuh NIB

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memberlakukan sistem outsourcing bagi honorer tanpa database PANRB, mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk semua pelamar.

#planetantara
Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Outsourcing untuk Pegawai Tidak Tetap Mulai 2025
Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Outsourcing untuk Pegawai Tidak Tetap Mulai 2025

Pemerintah Kota Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang telah bekerja lebih dari dua tahun mulai Mei atau Juni 2025, sebagai solusi atas aturan terbaru terkait pengangkatan honorer.

#planetantara
Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Outsourcing untuk Pegawai Tidak Tetap Mulai 2025
Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Outsourcing untuk Pegawai Tidak Tetap Mulai 2025

Pemerintah Kota Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga (outsourcing) untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di atas dua tahun mulai Mei atau Juni 2025, sebagai solusi atas aturan terbaru terkait pengangkatan honorer.

#planetantara
250 Operator Sekolah di HST Terancam PHK, Pemkab Cari Solusi
250 Operator Sekolah di HST Terancam PHK, Pemkab Cari Solusi

Pemkab Hulu Sungai Tengah (HST) berupaya mencari solusi untuk mencegah PHK massal terhadap 250 operator sekolah menyusul aturan baru UU ASN yang melarang pembayaran gaji honorer lewat APBD.

#planetantara
Pemberhentian Honorer Natuna: Bukan Efisiensi Anggaran, Tapi Penataan Non-ASN
Pemberhentian Honorer Natuna: Bukan Efisiensi Anggaran, Tapi Penataan Non-ASN

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Natuna menegaskan pemberhentian tenaga honorer bukan karena efisiensi anggaran, melainkan bagian dari penataan tenaga non-ASN sesuai aturan yang berlaku.

konten ai
Pemkab Situbondo Percepat Pembayaran Honor Pegawai Non-ASN
Pemkab Situbondo Percepat Pembayaran Honor Pegawai Non-ASN

Pemerintah Kabupaten Situbondo dan DPRD setempat berupaya mempercepat pembayaran honor ribuan pegawai non-ASN, dengan skema pembayaran yang berbeda bagi yang sudah dan belum terdaftar di database BKN.

Sumber Antara
HST Kekurangan 4.750 ASN: Dampak dan Solusi
HST Kekurangan 4.750 ASN: Dampak dan Solusi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kekurangan 4.750 ASN dan merumahkan tenaga honorer, memicu keresahan dan tuntutan solusi dari DPRD dan tenaga honorer yang terdampak.

Sumber Antara
Pemprov Jatim Komitmen Taati Aturan Penataan PPPK dan Non-ASN
Pemprov Jatim Komitmen Taati Aturan Penataan PPPK dan Non-ASN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen penuh pada UU ASN 2023, menata PPPK dan non-ASN sesuai aturan KemenPANRB, dan memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di 2025.

Sumber Antara
Pemkab Jayawijaya Pastikan Tak Ada Honorer Baru Tahun 2025
Pemkab Jayawijaya Pastikan Tak Ada Honorer Baru Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memastikan tidak akan ada penambahan tenaga honorer pada tahun 2025 mendatang, mengacu pada UU ASN dan keterbatasan anggaran.

PPPK