HST Kekurangan 4.750 ASN: Dampak dan Solusi
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) kekurangan 4.750 ASN dan merumahkan tenaga honorer, memicu keresahan dan tuntutan solusi dari DPRD dan tenaga honorer yang terdampak.
Kekurangan ASN di Hulu Sungai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, tengah menghadapi tantangan serius terkait kekurangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data dari Kepala Bidang Data Pengadaan dan Pengembangan SDM BKPSDMD Kabupaten HST, Agus Setiadi, Pemkab HST membutuhkan 9.746 ASN, namun hanya memiliki 4.996 ASN. Artinya, terdapat kekurangan sebanyak 4.750 ASN, atau hampir 50 persen dari total kebutuhan. Kekurangan ini tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dampak Kekurangan ASN dan Penghentian Tenaga Honorer
Kekurangan ASN ini berdampak signifikan terhadap operasional pemerintahan di HST. Salah satu konsekuensinya adalah penghentian tenaga honorer di sejumlah SKPD. Hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait larangan mengangkat pegawai non-ASN sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Meskipun BKPSDMD HST mencatat 25 tenaga honorer K-II dan 1.345 tenaga non-ASN yang berpotensi menjadi PPPK paruh waktu, jumlah ini masih jauh dari cukup untuk menutupi kekurangan ASN.
Agus Setiadi menjelaskan bahwa setiap tahun Pemkab HST mengusulkan formasi ASN, namun jumlahnya terbatas, biasanya sekitar 500 formasi, tergantung ketersediaan anggaran APBD. Proses pengusulan formasi ini juga mengikuti aturan yang membatasi maksimal 30 persen dari anggaran APBD.
Tanggapan DPRD dan Tenaga Honorer
Ketua Komisi I DPRD HST, Yajid Fahmi, membenarkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di beberapa SKPD. Beberapa tenaga honorer bahkan telah mendatangi DPRD HST untuk mencari solusi. Yajid mendorong Pemkab HST untuk mempertimbangkan solusi outsourcing sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di lapangan, mengingat peran penting tenaga honorer seperti sopir, tenaga kebersihan, dan penjaga malam.
Yajid juga menekankan pentingnya inventarisasi data tenaga honorer secara menyeluruh agar dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Ia berharap agar kepala daerah terpilih yang dilantik pada 20 Februari dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan meminimalisir dampak negatif terhadap tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
Salah satu tenaga honorer yang dirumahkan, yang enggan disebutkan identitasnya (NN), mengungkapkan kekhawatirannya terkait penghasilan setelah dirumahkan menjelang akhir Januari. NN mengaku tidak mengetahui apakah akan tetap menerima gaji bulan ini atau tidak, dan untuk sementara ini menganggur.
Mencari Solusi Jangka Panjang
Permasalahan kekurangan ASN di HST membutuhkan solusi jangka panjang dan komprehensif. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi strategi pengadaan ASN yang ada, mempertimbangkan berbagai alternatif solusi seperti outsourcing, dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam mengatasi kekurangan ini. Transparansi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, DPRD, dan tenaga honorer juga sangat penting untuk membangun solusi yang adil dan berkelanjutan.
Perlu diingat bahwa permasalahan ini bukan hanya tentang angka-angka, tetapi juga tentang kesejahteraan dan masa depan para tenaga honorer yang telah berkontribusi dalam pelayanan publik di HST. Solusi yang tepat dan cepat sangat dibutuhkan untuk memastikan kelancaran operasional pemerintahan dan mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat.