Pemkot Bengkulu Gunakan Jasa Outsourcing untuk Pegawai Tidak Tetap Mulai 2025
Pemerintah Kota Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga (outsourcing) untuk pegawai tidak tetap (PTT) yang bekerja di atas dua tahun mulai Mei atau Juni 2025, sebagai solusi atas aturan terbaru terkait pengangkatan honorer.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu akan menggunakan jasa pihak ketiga atau outsourcing untuk mengatasi permasalahan pegawai tidak tetap (PTT). Kebijakan ini akan diberlakukan mulai Mei atau Juni 2025 mendatang, khususnya bagi PTT yang telah bekerja lebih dari dua tahun dan tenaganya masih dibutuhkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bengkulu, Eko Agusrianto, pada Senin, 03/03.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas aturan pemerintah pusat yang membatasi pengangkatan PTT atau honorer. Pemkot Bengkulu berupaya mencari solusi terbaik agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Penggunaan jasa outsourcing dinilai sebagai langkah strategis untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja di berbagai bidang, seperti supir, penjaga malam, dan cleaning service.
Keputusan ini telah melalui proses pembahasan intensif dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Mereka telah membahas alokasi anggaran dan mekanisme pelaksanaan pengalihan dana belanja dan jasa ke pihak ketiga. Saat ini, Pemkot Bengkulu tengah melakukan pendataan terhadap PTT yang akan dialihkan menjadi tenaga alih daya melalui outsourcing.
Kebijakan Outsourcing sebagai Solusi Alternatif
Eko Agusrianto menjelaskan bahwa kebijakan penggunaan jasa outsourcing ini merupakan solusi alternatif mengingat keterbatasan kuota penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Posisi-posisi penting di berbagai OPD, seperti supir, penjaga malam, dan cleaning service, tetap perlu diisi agar operasional pemerintahan berjalan lancar. Dengan menggunakan jasa outsourcing, Pemkot Bengkulu berharap dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa melanggar aturan pemerintah.
Pemkot Bengkulu telah melakukan koordinasi dengan BPKAD dan OPD terkait untuk memastikan proses transisi berjalan dengan lancar. Mereka tengah menghitung alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk program outsourcing ini. Targetnya, sistem outsourcing akan mulai diterapkan paling lambat pada Mei atau Juni 2025.
Proses pendataan PTT yang akan menjadi tenaga alih daya sedang berlangsung. Pemkot Bengkulu memastikan bahwa hanya PTT yang memang dibutuhkan dan telah bekerja lebih dari dua tahun yang akan dialihkan ke sistem outsourcing. Hal ini untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dampak Kebijakan terhadap Pegawai Tidak Tetap
Penerapan sistem outsourcing ini tentu akan berdampak pada status kepegawaian PTT di lingkungan Pemkot Bengkulu. Meskipun masih dibutuhkan, mereka akan beralih status menjadi tenaga alih daya melalui pihak ketiga. Pemkot Bengkulu akan memastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan tidak merugikan para PTT yang bersangkutan. Detail mekanisme dan perjanjian kerja dengan pihak outsourcing masih dalam tahap finalisasi.
Pemkot Bengkulu berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi terbaik dalam menghadapi aturan pemerintah terkait pengangkatan honorer. Mereka berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan publik yang optimal dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Proses transisi ini diharapkan dapat berjalan lancar dan tanpa kendala berarti.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemkot Bengkulu berupaya untuk tetap memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor, sambil mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Proses pendataan dan perencanaan yang matang diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari perubahan sistem kepegawaian ini.
Kesimpulan
Penggunaan jasa outsourcing oleh Pemkot Bengkulu untuk pegawai tidak tetap merupakan langkah strategis dalam menghadapi aturan pemerintah terkait pengangkatan honorer. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kelancaran pelayanan publik dan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Proses transisi menuju sistem outsourcing ini akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan keberhasilannya.
