Pemkab Bangka Perpanjang Kontrak 1.480 Tenaga Honorer hingga Oktober 2025
Pemerintah Kabupaten Bangka memperpanjang kontrak 1.480 tenaga honorer non-database selama enam bulan hingga Oktober 2025 dengan mekanisme pengadaan jasa lainnya penyedia orang perorangan.
Pemerintah Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, membuat keputusan penting terkait nasib 1.480 tenaga kontrak non-database. Mereka akan kembali dipekerjakan selama enam bulan, mulai April hingga Oktober 2025. Keputusan ini diambil setelah masa kontrak mereka berakhir pada 31 Maret 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelayanan publik di berbagai sektor.
Penjabat Bupati Bangka, Isnaini, menjelaskan bahwa perpanjangan kontrak ini akan menggunakan mekanisme pengadaan jasa lainnya penyedia orang perorangan. "Tenaga kontak non database yang berakhir per 31 Maret 2025, tetap dipekerjakan selama enam bulan dengan mekanisme pengadaan jasa lainnya penyedia orang perorangan," ungkap Isnaini di Sungailiat, Rabu.
Kebijakan ini didasari oleh peraturan presiden terkait pengadaan barang dan jasa. Pertimbangan utama adalah untuk menjaga kontinuitas pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang kebersihan, pengamanan, dan sektor-sektor penting lainnya. Dengan demikian, pelayanan publik diharapkan tetap berjalan optimal meskipun masa kontrak tenaga honorer sebelumnya telah berakhir.
Perpanjangan Kontrak dan Mekanisme Pengadaan Jasa
Perpanjangan kontrak selama enam bulan ini berlaku bagi 1.480 tenaga kontrak non-database. Mereka terdiri dari tenaga kontrak yang digaji dari APBD, APBN, DAU, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Plt. Sekda Bangka, Thony Marza, menekankan pentingnya analisis jabatan dan beban kerja untuk memastikan penempatan tenaga honorer sesuai kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Thony Marza juga menjelaskan bahwa mekanisme pengadaan jasa lainnya penyedia orang perorangan akan diterapkan secara bertahap di Pemerintah Kabupaten Bangka. Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta penyesuaian jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan riil di setiap OPD.
"Mekanisme pengadaan jasa lainnya penyedia orang per orang secara bertahap akan terus dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bangka, dan tenaga kerja akan disesuaikan dengan kebutuhan yang memang dibutuhkan dan disesuaikan dengan beban kerja OPD masing-masing," jelas Thony Marza.
Analisis Jabatan dan Beban Kerja
Untuk memastikan proses perekrutan berjalan lancar dan efektif, seluruh kepala OPD diminta untuk melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Langkah ini penting untuk menentukan kebutuhan tenaga honorer di masing-masing OPD dan memastikan penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka.
Analisis ini akan menjadi dasar dalam menentukan jumlah tenaga honorer yang dibutuhkan untuk periode April hingga Oktober 2025. Dengan demikian, diharapkan tidak ada kekurangan atau kelebihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional OPD.
Proses analisis ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja di setiap OPD. Dengan tenaga kerja yang tepat dan sesuai kebutuhan, diharapkan kinerja OPD dapat meningkat dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Pelayanan Publik Tetap Terjaga
Keputusan untuk memperpanjang kontrak tenaga honorer ini menunjukkan komitmen Pemkab Bangka untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Dengan mempertahankan tenaga kerja yang berpengalaman, diharapkan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan lancar dan tanpa kendala berarti.
Meskipun masa perpanjangan hanya enam bulan, langkah ini memberikan kepastian dan jaminan bagi tenaga honorer. Mereka dapat tetap berkontribusi dalam pembangunan daerah dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemkab Bangka berharap agar mekanisme pengadaan jasa lainnya penyedia orang perorangan ini dapat berjalan efektif dan efisien, sehingga pelayanan publik tetap terjaga kualitasnya dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.
