Papua Pegunungan Tetap Gunakan Honorer Sesuai Kebutuhan OPD
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memutuskan untuk mempertahankan tenaga honorer, namun jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan difokuskan pada posisi non-administrator.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memutuskan untuk tetap mempekerjakan tenaga honorer. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kebutuhan di 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah tersebut. Pengumuman resmi disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Pegunungan, Wasuok D Siep, di Wamena pada Selasa, 28 Januari 2024.
Pj Sekda Wasuok menegaskan bahwa jumlah tenaga honorer disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD. Pemprov tidak mengurangi jumlah secara keseluruhan, tetapi melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Hal ini berarti beberapa OPD mungkin akan menambah tenaga honorer, sementara yang lain mungkin mengurangi.
Sistem pembiayaan honorer juga mengalami perubahan. Anggaran tidak lagi ditanggung oleh Pemprov secara umum, melainkan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD. Artinya, setiap OPD harus mengalokasikan anggaran sendiri untuk membayar honorer yang mereka pekerjakan.
Jenis tenaga honorer yang tetap diperbolehkan juga mengalami pembatasan. Pemprov memprioritaskan tenaga honorer yang bertugas di bidang non-administrator, seperti cleaning service, sopir, dan kurir. Posisi honorer administrator, seperti tenaga administrasi dan ketik, akan dikurangi.
Wasuok menjelaskan lebih lanjut bahwa tenaga honorer yang diterima adalah tenaga honorer terikat. Artinya, mereka memiliki kontrak kerja dan tugas yang jelas. Pemprov tidak menerima tenaga honorer lepas atau sukarelawan. Penggunaan tenaga honorer harus diusulkan dan disetujui oleh masing-masing OPD.
Proses penerbitan Surat Keputusan (SK) tenaga honorer juga telah diubah. SK tidak lagi ditandatangani oleh Sekda atau Gubernur, melainkan oleh pimpinan OPD yang bersangkutan. Hal ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masing-masing OPD dalam mengatur kebutuhan tenaga honorer mereka.
Dengan kebijakan baru ini, Pemprov Papua Pegunungan berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia. Fokus utama adalah memastikan setiap OPD memiliki tenaga honorer yang sesuai dengan kebutuhan operasional mereka, tanpa membebani APBD induk secara berlebihan. Penerimaan honorer tetap diprioritaskan untuk mendukung pelayanan publik, bukan untuk mengisi posisi administrator.
Kesimpulannya, kebijakan Pemprov Papua Pegunungan mengenai tenaga honorer menekankan efisiensi dan penyesuaian kebutuhan masing-masing OPD. Fokus pada tenaga honorer terikat di bidang non-administrator, pembiayaan melalui DPA OPD, dan kewenangan penerbitan SK kepada pimpinan OPD menjadi poin-poin penting dalam kebijakan ini.
