Pemkab Mukomuko Rehabilitasi 40 RTLH di 2025

Pemkab Mukomuko menganggarkan Rp20 juta per rumah untuk rehabilitasi 40 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Selagan Raya dan Lubuk Pinang pada tahun 2025, difokuskan pada warga miskin yang mampu bergotong royong.

Pemkab Mukomuko mengalokasikan dana untuk merehabilitasi 40 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga kurang mampu di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Sebanyak 30 RTLH berada di Kecamatan Selagan Raya, sementara 10 lainnya di Desa Suka Pindah, Kecamatan Lubuk Pinang.

Anggaran sebesar Rp20 juta per unit rumah bersumber dari APBD 2025. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Mukomuko, Suryanto, menjelaskan dana tersebut digunakan untuk memperbaiki bagian rumah yang rusak dan melengkapi bagian yang kurang.

Menurut Suryanto, perbaikan difokuskan pada bagian yang paling dibutuhkan. "Kalau di rumah itu tidak ada lantai, maka anggaran itu bisa digunakan untuk membangun lantai, apabila di rumah itu tidak ada dinding, maka yang dibangun dindingnya," ujarnya.

Pemilihan penerima program ini memprioritaskan warga miskin di dua kecamatan tersebut yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi secara swadaya. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran. Warga diharapkan turut serta menyelesaikan bagian yang tidak tercakup dalam dana bantuan pemerintah.

Suryanto menambahkan, "Kita merehabilitasi RTLH milik warga yang bisa mengerjakannya secara swadaya dan bangunan rumah tersebut harus selesai dalam tahun ini." Artinya, program ini mengutamakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Proses pencairan dana akan dimulai setelah proses penganggaran di tahun 2025 selesai. Pemkab Mukomuko memastikan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran untuk membantu warga kurang mampu meningkatkan kondisi tempat tinggal mereka.

Program rehabilitasi RTLH ini merupakan langkah nyata Pemkab Mukomuko dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan warga menjadi kunci keberhasilan program ini.