Kemenkum Kalsel Tingkatkan Peran Pegawai untuk Raih Predikat WBK di Tahun 2025
Kemenkum Kalsel Tingkatkan Peran Pegawai untuk Raih Predikat WBK di Tahun 2025

Kemenkum Kalsel berupaya membangun peran kolektif pegawai dalam penguatan zona integritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2025.

SPI: Gerakan Perkuat Birokrasi Berintegritas, Bukan Sekadar Survei
SPI: Gerakan Perkuat Birokrasi Berintegritas, Bukan Sekadar Survei

Menteri PANRB Rini Widyantini tekankan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai gerakan kolektif untuk membangun birokrasi yang berintegritas dan melayani masyarakat.

Pemprov Kalteng Raih Kategori 'Terdefinisi' dalam Penilaian Maturitas SPIP
Pemprov Kalteng Raih Kategori 'Terdefinisi' dalam Penilaian Maturitas SPIP

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil mencapai level 3 dalam penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2024, menunjukkan komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pemprov Sulsel dan KPK Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi
Pemprov Sulsel dan KPK Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan KPK meningkatkan kerja sama untuk mencegah korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa.

Pemkot Palangka Raya Perkuat Kesiapan Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
Pemkot Palangka Raya Perkuat Kesiapan Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui peningkatan pelayanan publik dan integritas aparatur.

Pemkab Solok Tingkatkan Kinerja ASN Lewat Bimtek SAKIP
Pemkab Solok Tingkatkan Kinerja ASN Lewat Bimtek SAKIP

Pemerintah Kabupaten Solok meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Bimtek SAKIP untuk mendorong akuntabilitas dan reformasi birokrasi, menargetkan peningkatan pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pemkab Solok Perbaiki Pelayanan Publik, Bidik Penilaian Ombudsman 2025
Pemkab Solok Perbaiki Pelayanan Publik, Bidik Penilaian Ombudsman 2025

Pemkab Solok, Sumatera Barat, melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik, termasuk kunjungan ke Ombudsman RI Sumbar untuk persiapan penilaian tahun 2025, setelah meraih peringkat I di Sumbar pada 2024.

Pemkab Kobar Bidik Zona Integritas 2025: Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani
Pemkab Kobar Bidik Zona Integritas 2025: Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Melayani

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menargetkan terwujudnya zona integritas di lingkungan pemerintahan pada tahun 2025 sebagai upaya menciptakan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pelayanan publik.

Kemenkumham Sulteng Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025
Kemenkumham Sulteng Perkuat Zona Integritas Menuju WBK 2025

Kemenkumham Sulteng berkomitmen mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada 2025 melalui penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas.

Indeks SPI Pemprov Banten Naik: Tantangan Integritas Tetap Ada
Indeks SPI Pemprov Banten Naik: Tantangan Integritas Tetap Ada

Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemprov Banten meningkat menjadi 71,21 poin di 2024, namun masih ada celah integritas yang perlu diperbaiki, terutama dalam pengelolaan PBJ dan SDM.

KPK
Pemprov Kalteng Tingkatkan Nilai Integritas (SPI) 2024
Pemprov Kalteng Tingkatkan Nilai Integritas (SPI) 2024

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berhasil meningkatkan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dari KPK, menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.

Polda Kalteng Tetapkan Target Penanganan Korupsi 2025
Polda Kalteng Tetapkan Target Penanganan Korupsi 2025

Polda Kalteng menetapkan target penanganan kasus korupsi di 2025, termasuk pengawasan ketat kegiatan pemerintahan dan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mencegah korupsi serta mengajak masyarakat untuk berani melaporkan.