Pemkab Tangerang Siapkan BLK Hadapi PHK Massal: Pelatihan Menjahit hingga Make-up
Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka banyak Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan pelatihan wirausaha dan menekan angka PHK massal di tengah pelemahan ekonomi global.
Kabupaten Tangerang, 10 Maret 2024 (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, berupaya menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dengan solusi berkelanjutan. Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, mengungkapkan pembukaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini. PHK massal yang terjadi pasca pandemi COVID-19, terutama di industri padat karya berorientasi ekspor, mendorong Pemkab Tangerang untuk mengambil inisiatif ini. Langkah ini bertujuan untuk membekali para pekerja yang terkena PHK dengan keterampilan baru guna menciptakan peluang usaha mandiri.
Pembukaan BLK ini menawarkan berbagai pelatihan wirausaha, mulai dari menjahit, mencukur rambut, servis elektronik, hingga merias wajah (make-up). Intan Nurul Hikmah menjelaskan, "Solusi kami ini yang kami tawarkan untuk usaha-usaha, kami juga buka BLK. Jadi kami menawarkan beberapa, itu kan bisa jadi servis AC, bengkel, potong rambut, make-up, terus menjahit. Itu bisa dijadikan industri-industri yang bisa menampung mereka kalau mereka ingin."
Para peserta pelatihan diharapkan dapat memiliki keahlian yang dapat diaplikasikan untuk membuka usaha rumahan. "Entrepreneur sendiri. Kayak sekarang kan orang pada bikin kopi, menjahit aja orang pasti butuh kok. Penjahit itu orang pasti butuh, make-up aja orang pasti butuh. Ya kan anak perpisahan, wisuda, pernikahan dan lain-lain," tambah Wakil Bupati.
Hadapi PHK Massal di Industri Padat Karya
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono, menjelaskan bahwa PHK besar-besaran masih terus terjadi di industri padat karya, terutama yang berorientasi ekspor. Kondisi ini diakibatkan ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan di pasar global. "Itu memang dampak secara global, memang tidak seimbang antara produksi dan permintaan. Kalau tidak seimbang mau tidak mau perusahaan akan melakukan efisiensi. Itu yang dilakukan pasti akan terjadi," ujar Rudi Hartono.
Rudi Hartono juga menjelaskan perbedaan situasi PHK di PT Mayora Indah Tbk dengan perusahaan lain. "Mayora beda, karena itu habis kontrak, itu 200-an PHK. Kalau PT Victroy Cingluh karena order dari luar negeri turun drastis," jelasnya. Kasus PT Victory Cingluh Indonesia menjadi contoh nyata dampak penurunan permintaan ekspor terhadap industri padat karya di Kabupaten Tangerang.
Pemkab Tangerang juga berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM dan peningkatan konsumsi dalam negeri sebagai strategi menghadapi pelemahan ekonomi global. "Posisinya sekarang karena ekonomi di luar negeri juga kurang baik, kita dorong perkuatan UMKM karena penduduk kita besar dan produk-produk UMKM supaya diminati. Kalau kaitan dengan order (luar negeri) tidak bisa berbuat banyak. Apalagi perusahaan padat karya itu orientasinya ekspor," tutur Rudi Hartono.
Strategi Pemkab Tangerang Tekan Angka Pengangguran
Dengan jumlah penduduk hampir empat juta jiwa dan angkatan kerja 2,5 juta, angka pengangguran di Kabupaten Tangerang tercatat 0,06 persen. Pemkab Tangerang berkomitmen untuk terus berupaya menekan angka pengangguran melalui berbagai program, termasuk pembukaan BLK di Kosambi. "Kita akan terus berupaya, bulan ini kita buka BLK Kosambi. Kita pemda menyiapkan pelatihan-pelatihan kerja dan pemenuhan hak-hak pekerja apakah itu pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan hari tua itu kita usahakan supaya terpenuhi," kata Rudi Hartono.
Data menunjukkan bahwa pada triwulan pertama 2025, sebanyak 3.000 pekerja terkena PHK, sebagian besar dari PT Victory Cingluh Indonesia. Hal ini kembali menegaskan tantangan yang dihadapi Pemkab Tangerang dalam menangani dampak PHK massal di sektor industri tekstil. Pembukaan BLK dan pelatihan wirausaha menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif PHK dan menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah Kabupaten Tangerang menyadari pentingnya solusi berkelanjutan untuk mengatasi masalah PHK massal. Dengan menggabungkan pelatihan keterampilan dan dukungan kewirausahaan, Pemkab Tangerang berharap dapat membantu para pekerja yang terkena PHK untuk bangkit dan memulai usaha mandiri, sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari PHK massal.
