Gubernur Jateng Siapkan Program Vokasi di BLK Antisipasi PHK Massal
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyiapkan program vokasi di BLK untuk mengurangi dampak PHK massal di sejumlah perusahaan, termasuk Sritex yang baru saja dinyatakan pailit.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, telah mengumumkan program vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai respons terhadap gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi di beberapa perusahaan di Jawa Tengah. Pengumuman ini disampaikan pada Jumat di Solo, Jawa Tengah, menyusul kasus PHK massal di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang baru saja dinyatakan pailit. Langkah ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan keterampilan baru bagi para pekerja yang terkena PHK, sehingga mereka dapat kembali terserap di pasar kerja.
Gubernur Luthfi menyatakan, "Nanti kami vokasi, kami siapkan di BLK-BLK." Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendukung program ini. Tujuan utama program vokasi ini adalah untuk melatih kembali para pekerja yang terkena PHK agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan lain, sehingga angka pengangguran di Jawa Tengah dapat ditekan.
Dengan adanya program ini, diharapkan para pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk membantu para pekerja yang terdampak PHK agar dapat segera kembali produktif dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Program vokasi di BLK ini merupakan salah satu upaya konkret untuk mewujudkan hal tersebut.
Program Vokasi BLK: Solusi Menghadapi PHK Massal di Jateng
Program vokasi yang disiapkan di BLK Jawa Tengah akan fokus pada pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini. Kurikulum pelatihan akan dirancang agar para peserta dapat dengan cepat menguasai keterampilan yang dibutuhkan dan siap bekerja setelah menyelesaikan pelatihan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, untuk memastikan relevansi program vokasi ini dengan kebutuhan pasar kerja.
Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga akan memberikan pendampingan bagi para peserta pelatihan untuk membantu mereka dalam mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan. Pendampingan ini akan meliputi penyediaan informasi lowongan kerja, pelatihan wawancara kerja, dan bantuan dalam pembuatan surat lamaran kerja. Dengan demikian, para peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan baru, tetapi juga dibimbing untuk dapat memanfaatkan keterampilan tersebut dalam mencari pekerjaan.
Gubernur Luthfi berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah PHK massal di Jawa Tengah. Dengan memberikan pelatihan vokasi dan pendampingan, diharapkan para pekerja yang terkena PHK dapat dengan cepat kembali bekerja dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di Jawa Tengah.
Sementara itu, pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi PHK massal di Jawa Tengah dan melakukan evaluasi terhadap program vokasi yang telah dijalankan. Evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki program dan memastikan program ini tetap relevan dan efektif dalam membantu para pekerja yang terkena PHK.
Kasus PHK Massal di Sritex dan Tuntutan Serikat Pekerja
Salah satu kasus PHK massal yang menjadi perhatian adalah kasus di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Perusahaan tekstil besar ini telah dinyatakan pailit, mengakibatkan PHK massal terhadap karyawannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di kalangan pekerja yang terkena dampak.
Serikat pekerja Sritex, melalui Sekretaris SPSI Sritex Andreas Sugiyono, mendesak perusahaan untuk memenuhi hak-hak para buruh yang terkena PHK. Hak-hak tersebut meliputi pesangon dan uang jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kalau memang terjadi PHK, hak-hak pekerja dipenuhi, seperti pesangon, uang jasa," tegas Andreas.
Meskipun demikian, sampai saat ini para pekerja masih menunggu hasil sidang lanjutan di Semarang. Mereka diminta untuk bersabar dan menunggu keputusan resmi dari pengadilan terkait penyelesaian hak-hak mereka. Situasi ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan bagi para pekerja yang telah kehilangan mata pencaharian.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui program vokasi di BLK, berupaya untuk memberikan solusi dan mengurangi dampak negatif dari PHK massal ini. Dengan memberikan pelatihan dan keterampilan baru, diharapkan para pekerja dapat segera bangkit dan menemukan pekerjaan baru.
Pemerintah juga akan terus berupaya untuk memastikan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja yang terkena PHK. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah terjadinya ketidakadilan.
