Pemkot Bontang Garap Kajian Pengembangan Pelabuhan, Dorong Investasi Maritim

Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, tengah mengkaji pengembangan pelabuhan di Kawasan Industri Bontang Lestari (KIBL) untuk menarik investasi maritim dan mendiversifikasi perekonomian daerah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Kalimantan Timur, gencar mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah strategis terbaru yang diambil adalah dengan melakukan kajian mendalam terkait rencana pengembangan pelabuhan di Kawasan Industri Bontang Lestari (KIBL). Kajian ini bertujuan untuk mendukung investasi di sektor maritim dan mengurangi ketergantungan pada sektor industri kimia yang selama ini mendominasi perekonomian daerah.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, menjelaskan bahwa pengembangan pelabuhan ini merupakan upaya untuk menjaring investasi baru dan memperkuat sektor transportasi laut. "Pemkot Bontang berupaya menjaring investasi untuk membangun perekonomian daerah di luar sektor industri kimia yang selama ini mendominasi," ujarnya di Bontang, Jumat (28/3).

Pengembangan pelabuhan diyakini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Bontang. Dengan infrastruktur pelabuhan yang memadai, distribusi barang akan lebih efisien, daya saing ekonomi meningkat, dan peluang ekspor bagi pelaku usaha lokal, khususnya sektor perikanan dan industri kreatif, terbuka lebih lebar. Langkah ini sejalan dengan visi Pemkot Bontang untuk menciptakan perekonomian yang lebih beragam dan berdaya saing.

Kerja Sama dengan Unmul untuk Kajian Teknis

Untuk memastikan pengembangan pelabuhan yang terencana dan berkelanjutan, Pemkot Bontang telah menjalin kerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda. Tim dari Unmul memberikan kajian teknis dan strategis, termasuk kajian peningkatan efisiensi transportasi laut dan strategi menarik investasi.

Kajian tersebut meliputi aspek teknis pembangunan pelabuhan, dampak lingkungan, serta dampak sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Bontang untuk mengembangkan pelabuhan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan kesejahteraan masyarakat.

Aspiannur menambahkan, "Pertemuan dengan tim dari Unmul Samarinda yang telah dilakukan pertengahan bulan ini membahas keberlanjutan pengembangan pelabuhan dan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Kami turut memastikan bahwa setiap pengembangan akan mempertimbangkan aspek ekologi dan kesejahteraan masyarakat sekitar pelabuhan."

Integrasi pelabuhan dengan jaringan logistik nasional juga menjadi fokus utama dalam kajian ini. Pelabuhan yang terintegrasi akan mempermudah distribusi barang dan meningkatkan daya saing Bontang di kancah nasional maupun internasional.

Pengembangan Pelabuhan dalam RUPM dan Regulasi yang Adaptif

Pengembangan pelabuhan di Bontang juga tercantum dalam Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan pengembangan pelabuhan sebagai prioritas pembangunan daerah. RUPM ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun regulasi yang lebih fleksibel dan mendukung investasi di sektor maritim.

Regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan investasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada investor. Dengan demikian, proses investasi dapat berjalan lebih lancar dan menarik minat investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Regulasi yang lebih adaptif diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi investor, sehingga proses investasi dapat berjalan lebih lancar," tegas Aspiannur. Pemkot Bontang optimistis pengembangan pelabuhan akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pengembangan pelabuhan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Bontang diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi maritim di Kalimantan Timur, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.