Pemkot Solok Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lewat Surat Edaran
Pemerintah Kota Solok menerbitkan surat edaran untuk mendorong pelaku usaha mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan ancaman sanksi bagi yang tidak patuh.
Pemerintah Kota (Pemkot) Solok, Sumatera Barat, gencar mengkampanyekan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkot Solok baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.15/752/DPMPTSP-2024. Surat edaran ini bertujuan untuk mendorong para pelaku usaha, khususnya yang berada di bawah binaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar mendaftarkan karyawan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Wali Kota Solok, Zul Elfian Umar, menjelaskan bahwa SE ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan program BPJS Ketenagakerjaan. Pemkot Solok berharap SE ini menjadi pengingat bagi pengusaha untuk segera mendaftarkan seluruh karyawan mereka. Kepatuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja.
Bagi pengusaha yang abai dan tidak mendaftarkan diri serta karyawannya, akan ada konsekuensi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018, sanksi administratif akan diterapkan. Tidak hanya itu, pengusaha yang tidak patuh juga berpotensi kehilangan akses terhadap layanan publik tertentu.
Langkah Pemkot Solok ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Instruksi Presiden tersebut menekankan pentingnya optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Dengan demikian, penerbitan SE ini merupakan upaya nyata Pemkot Solok dalam mendukung program pemerintah pusat.
Dalam SE tersebut, seluruh OPD Pemkot Solok juga diinstruksikan untuk melaporkan data pekerja yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara berkala kepada BPJS Ketenagakerjaan cabang Solok. Hal ini bertujuan untuk memastikan data selalu akurat dan terupdate.
Tidak hanya menerbitkan SE, Pemkot Solok juga berharap agar seluruh OPD turut serta mensosialisasikan isi surat edaran ini kepada para pemberi kerja di bawah binaannya. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SE ini juga akan dilakukan secara berkala. Wali Kota Zul Elfian Umar berharap tingkat kepatuhan akan meningkat setelah diterbitkannya SE ini.
Dengan adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan iklim kerja di Kota Solok menjadi lebih aman, produktif, dan berkelanjutan. Pemkot Solok optimis bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan pekerja dan perkembangan ekonomi Kota Solok.
