Pemkot Sorong Berlakukan Pendidikan Gratis untuk Semua Jenjang, Anggaran Capai Rp21 Miliar!
Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, menerapkan program pendidikan gratis bagi seluruh jenjang pendidikan negeri dan swasta untuk 26.839 siswa, dengan anggaran mencapai Rp21 miliar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, membuat gebrakan besar di sektor pendidikan. Mulai tahun ajaran baru, Pemkot Sorong resmi memberlakukan sistem pendidikan gratis untuk seluruh jenjang pendidikan negeri, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kota Sorong.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengumumkan kebijakan ini pada Senin lalu. Beliau menjelaskan bahwa program pendidikan gratis ini merupakan program prioritas Pemkot Sorong yang dianggarkan hingga hampir Rp21 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Sorong dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
Kebijakan ini menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Kota Sorong yang selama ini menghadapi kendala biaya pendidikan yang tinggi. Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak anak-anak Kota Sorong yang dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang tertinggi, tanpa terbebani biaya pendidikan yang mahal.
Program Pendidikan Gratis Pemkot Sorong: Jangkauan dan Implementasi
Program pendidikan gratis ini menjangkau total 26.839 siswa di 294 sekolah negeri di Kota Sorong, mulai dari TK hingga SMA/SMK. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sorong, Arby William Mamangsa, memastikan bahwa seluruh siswa di sekolah negeri akan bebas biaya pendidikan. Tidak hanya itu, Pemkot Sorong juga memberikan bantuan pendidikan kepada 4.503 anak asli Papua yang bersekolah di sekolah swasta.
Pemkot Sorong memprediksi akan ada peningkatan jumlah siswa baru pada tahun ini, mencapai sekitar 9.000 siswa. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama: program sekolah gratis dan status Kota Sorong sebagai ibu kota provinsi. Pendaftaran siswa baru pun dijamin gratis.
Lebih lanjut, Pemkot Sorong juga menyediakan kelengkapan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, kaos kaki, dan dasi bagi seluruh peserta didik. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua siswa dan memastikan kesetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan.
"Hampir Rp21 miliar kami gunakan untuk mengimplementasikan pendidikan gratis di seluruh satuan pendidikan," ucap Wali Kota Septinus Lobat. "Kepala Dinas Pendidikan sudah harus siapkan langkah-langkah strategis penerapan itu dan segera melaporkan kepada Pak Sekda dan kita lakukan rapat bersama," tambahnya.
Implementasi Bertahap dan Anggaran yang Dialokasikan
Meskipun program ini sudah diumumkan, implementasinya akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran. Arby William Mamangsa menjelaskan bahwa program pendidikan gratis ini ditargetkan akan sepenuhnya diterapkan pada Mei 2025. Pemkot Sorong berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk keberlanjutan program ini.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kota Sorong dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendidikan gratis, diharapkan lebih banyak anak-anak Kota Sorong yang dapat menggapai cita-cita mereka dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.
Dengan adanya program ini, diharapkan angka putus sekolah di Kota Sorong dapat ditekan dan kualitas pendidikan di daerah tersebut dapat meningkat pesat. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sorong melalui akses pendidikan yang lebih baik.
Program ini merupakan bukti nyata komitmen Pemkot Sorong dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi bagi kemajuan daerah. Ke depan, diharapkan program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam upaya meningkatkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas.