Pemprov Bali Perbaiki Kesejahteraan Pekerja Perikanan di Pelabuhan Benoa

Pemerintah Provinsi Bali berupaya menekan kesenjangan pekerja perikanan di Pelabuhan Benoa dengan membentuk forum perlindungan pekerja dan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepastian hukum.

Pemerintah Provinsi Bali serius menangani masalah kesejahteraan pekerja perikanan di Pelabuhan Benoa, Denpasar. Upaya ini diluncurkan untuk memastikan kepastian hukum dan meningkatkan taraf hidup para pekerja, termasuk nelayan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, menegaskan pentingnya perlindungan bagi seluruh pekerja di sektor ini. Pernyataan ini disampaikan di Denpasar, Jumat, 24 Januari 2024.

Salah satu langkah konkrit yang dilakukan adalah pembentukan forum daerah perlindungan pekerja perikanan dan nelayan. Forum yang melibatkan berbagai pihak ini akan berperan penting dalam merumuskan strategi perbaikan tata kelola perlindungan pekerja, sekaligus meningkatkan produksi perikanan berkelanjutan. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi berbagai kesenjangan yang ada.

Beberapa kesenjangan yang diidentifikasi meliputi rekrutmen pekerja. Banyak calon pekerja yang masih kurang memiliki kemampuan dasar menangkap ikan dan bekerja di laut. Kurangnya akses pelatihan, atau hanya menerima pelatihan singkat, juga menjadi masalah. Selain itu, banyak pekerja yang belum memahami isi kontrak kerja dan bahkan tidak memiliki salinan perjanjian kerja laut.

Masalah lainnya adalah perlindungan jaminan sosial yang belum merata. Kondisi kerja di beberapa kapal juga belum memenuhi standar, dan sistem pengupahan yang kurang transparan. Forum yang akan dibentuk diharapkan mampu mengatasi semua kendala ini. Pembentukan forum tersebut saat ini tinggal menunggu persetujuan Gubernur Bali.

Forum tersebut akan dibagi menjadi tiga kelompok kerja: penyelarasan regulasi, pengawasan dan edukasi, serta pengelolaan basis data. Pelabuhan Perikanan Benoa merupakan salah satu pusat pendaratan dan pengolahan hasil perikanan terbesar di Indonesia. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menunjukkan jumlah pekerja di sektor pengolahan ikan di Pelabuhan Benoa mencapai sekitar 2.000 orang, sementara jumlah awak kapal diperkirakan 13.000 hingga 15.000 orang. Terdapat sekitar 58 perusahaan dan 600-700 kapal penangkap ikan beroperasi di pelabuhan ini.

Nilai ekonomi sektor perikanan tangkap di Bali cukup signifikan. Dinas KKP Bali mencatat nilai ekonomi mencapai Rp3,35 triliun per tahun, dengan produksi ikan pelagis mencapai 123.906 ton per tahun dan ikan demersal serta karang mencapai 23.372 ton per tahun. Jumlah nelayan di Bali sendiri diperkirakan mencapai 37.786 orang. Forum ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan mereka.

Kesimpulannya, upaya Pemprov Bali untuk membentuk forum perlindungan pekerja perikanan di Pelabuhan Benoa merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kepastian hukum bagi para pekerja. Dengan melibatkan berbagai pihak dan fokus pada beberapa isu krusial, diharapkan forum ini dapat memberikan solusi efektif dan berkelanjutan bagi sektor perikanan di Bali.