Pemprov Jatim Penguat Kolaborasi untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem
Pemprov Jawa Timur perkuat kolaborasi dengan pilar sosial, termasuk Tagana dan TKSK, untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur gencar melakukan penguatan kolaborasi dengan berbagai pilar sosial dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem. Inisiatif ini dijalankan sejalan dengan arahan Presiden dan program-program unggulan Pemprov Jatim. Langkah nyata ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tenaga kesejahteraan sosial hingga pendamping program bantuan sosial.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa strategi ini selaras dengan Nawa Bhakti Satya, khususnya misi Jatim Sejahtera dan Astacita ke-6. Sasarannya adalah pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, yang juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). "Arahan Presiden Prabowo agar elemen bersinergi menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan di bawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar sosial demi menyatukan tujuan," ungkap Khofifah.
Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk 5.262 orang dari Program Keluarga Harapan (PKH), 666 tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan 1.820 anggota Tagana. Pemprov Jatim juga memberikan dukungan berupa jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tagana dan TKSK melalui APBD. Dukungan lainnya meliputi peningkatan kapasitas, revitalisasi keanggotaan, pemenuhan sarana operasional, serta pemberian BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada 1.900 Tagana, 666 TKSK, dan 6.149 karang taruna.
Penguatan Pilar Sosial dan Alokasi Dana
Pemprov Jatim memberikan berbagai bentuk dukungan untuk memperkuat pilar kesejahteraan sosial. Selain jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, dukungan juga diberikan kepada 5.120 pekerja sosial masyarakat (PSM), 166 pelopor perdamaian, dan 3.125 pendamping PKH yang terlibat dalam program PKH Plus. Khofifah optimis bahwa sinergi ini akan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim.
"Kami tidak bisa mencapai ini jika pilar sosial tidak sejahtera, karena mereka turun langsung di garda terdepan," tegas Khofifah. Pemprov Jatim telah mengalokasikan dana signifikan dari APBD untuk mendukung program-program ini. Contohnya, alokasi dana untuk program Tali Asih TKSK (Rp3,96 miliar), Tali Asih Tagana (Rp5,73 miliar), Honor Pendamping Pasung (Rp720 juta), bantuan transportasi PKH Plus (Rp12,1 miliar), BPJS TKSK (Rp43,15 juta), dan BPJS Tagana (Rp383,04 juta).
Pemprov juga memperkuat program andalan dalam mengurangi kemiskinan, yaitu PKH Plus, yang membantu keluarga dengan lansia berusia 70 tahun ke atas. Sejak 2019 hingga 2025, total penerima bansos PKH Plus di Jatim mencapai 354.111 orang. Sementara itu, jumlah penerima bansos PKH di Jawa Timur mencapai sekitar 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersebar di 38 kabupaten/kota.
Strategi Pendidikan sebagai Upaya Pencegahan Kemiskinan
Selain penguatan kolaborasi dengan pilar sosial, Pemprov Jatim juga fokus pada upaya pencegahan kemiskinan melalui jalur pendidikan. Khofifah mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Sekolah ini direncanakan dapat menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, sesuai arahan Presiden.
Dengan berbagai strategi dan kolaborasi yang dilakukan, Pemprov Jatim optimis dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026. Komitmen dan kerja keras semua pihak menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan dana yang cukup dan program yang tepat sasaran diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat Jawa Timur.
Upaya Pemprov Jatim ini menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan mulia ini. Harapannya, program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
