Pemprov Papua Pegunungan Dukung Pengadaan Kendaraan Dinas DPRP: Rp6 Miliar untuk Optimalisasi Pelayanan Publik
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengalokasikan Rp6 miliar dari APBD 2024/2025 untuk pengadaan tujuh kendaraan dinas bagi pimpinan DPRP dan MRP Pegunungan guna mendukung pelayanan publik dan penyerapan aspirasi masyarakat di delapan kabupaten.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan resmi mendukung pengadaan kendaraan dinas untuk Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan. Alokasi dana sebesar Rp6 miliar telah disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024/2025 untuk keperluan ini.
Hal ini disampaikan langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix V Wanggai, di Wamena pada Minggu, 2 Februari 2024. Beliau menjelaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi pengadaan tujuh kendaraan dinas. Tiga unit untuk pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan dan empat unit lainnya untuk pimpinan DPRP Pegunungan.
Menurut Pj. Gubernur Wanggai, dukungan pengadaan kendaraan dinas ini sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Pemprov Papua Pegunungan. Pemberian kendaraan dinas roda empat ini bertujuan untuk mendukung operasional para pimpinan DPRP Pegunungan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
"Kendaraan dinas operasional ini digunakan dalam konteks pelayanan publik di Papua Pegunungan oleh ketua dan tiga wakil ketua DPRP Pegunungan," jelas Pj. Gubernur.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur menjelaskan bahwa 41 anggota DPRP Pegunungan lainnya tetap mendapatkan dukungan berupa dana transportasi setiap bulan. Dana ini dialokasikan sebagai komponen alokasi transportasi bagi anggota dewan.
"Setiap bulan kami alokasikan dana transportasi yang dapat digunakan anggota dewan sebagai komponen alokasi transportasi oleh mereka," tambah Pj. Gubernur.
Diharapkan dengan adanya dukungan ini, kinerja DPRP Pegunungan dalam menyerap aspirasi masyarakat di delapan kabupaten di Papua Pegunungan akan semakin optimal. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah tersebut.
"Kami berharap tugas dewan salah satunya menyerap aspirasi masyarakat lebih optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan di Papua Pegunungan," pungkas Pj. Gubernur Wanggai.