Penertiban Pedagang di Kawasan Wisata Belitung: Satpol PP Tegakkan Perda
Satpol PP Belitung menertibkan pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Tanjungpendam dan sejumlah lokasi lainnya demi ketertiban umum dan keselamatan, sesuai Perda Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014.
Tanjungpandan, Belitung - Dalam upaya menciptakan lingkungan wisata yang tertib dan aman, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Belitung gencar menertibkan pedagang yang berjualan di pinggir jalan kawasan wisata. Aksi penertiban ini difokuskan di Pantai Tanjungpendam, Jalan Kemuning, dan beberapa titik lainnya yang dinilai melanggar Peraturan Daerah (Perda).
Kepala Satpol PP Kabupaten Belitung, Hendri Suzanto, menjelaskan bahwa penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif. "Kami memberikan imbauan secara baik-baik agar pedagang tidak berjualan di sepanjang jalan tersebut karena memang peruntukannya bukan sebagai tempat berjualan," ujar Hendri di Tanjungpandan, Minggu lalu.
Dasar Hukum dan Tujuan Penertiban
Penertiban pedagang kaki lima (PKL) ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Perda tersebut secara tegas melarang aktivitas berdagang di badan jalan, trotoar, halte, dan tempat umum lainnya. Pemkab Belitung telah memasang spanduk imbauan di berbagai lokasi untuk mengingatkan masyarakat akan peraturan ini.
Tujuan penertiban bukan semata-mata untuk menghalangi masyarakat mencari nafkah, melainkan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, teratur, asri, dan nyaman bagi semua pihak, termasuk wisatawan. Hendri menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah demi terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum.
Lokasi Penertiban dan Alasan Keamanan
Selain Pantai Tanjungpendam, Satpol PP juga melakukan penertiban di trotoar Jalan Kemuning, kawasan trotoar KV. Senang, trotoar Jalan Sriwijaya (sepanjang TPU Setya Mulya), dan depan Terminal Tanjungpandan. Alasan penertiban di lokasi-lokasi tersebut beragam, namun keamanan dan keselamatan menjadi fokus utama.
Di Pantai Tanjungpendam misalnya, berjualan di trotoar dinilai dapat memicu kecelakaan. "Trotoar bukan untuk berdagang, namun untuk pejalan kaki. Karena Tanjungpendam adalah tempat wisata, kursi-kursi disediakan untuk bersantai, bukan untuk berjualan," tegas Hendri. Sementara itu, penertiban di depan Terminal Tanjungpandan didasari oleh tingginya volume kendaraan dan kecepatannya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.
Solusi dan Harapan Ke Depan
Pemerintah Kabupaten Belitung telah menyediakan lokasi khusus bagi para pedagang di dalam kawasan wisata Pantai Tanjungpendam. Langkah ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan para pedagang sambil tetap menjaga ketertiban dan keindahan kawasan wisata. Satpol PP menekankan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari upaya menegakkan peraturan daerah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
"Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Menegakkan aturan dan membuat peraturan itu tidak semena-mena dan bukan bertujuan untuk menyakiti masyarakat, namun mengatur agar kehidupan masyarakat lebih baik dan sejahtera," pungkas Hendri.
Dengan adanya penertiban ini, diharapkan kawasan wisata di Belitung dapat lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat setempat. Kepatuhan terhadap peraturan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.
