Perbaikan Tata Kelola Direkomendasikan Cegah Penyelewengan Dana MBG

Direktur Indonesia Political Review Iwan Setiawan menyarankan perbaikan tata kelola, digitalisasi pembayaran, dan seleksi mitra yang ketat untuk mencegah penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kasus dugaan penyelewengan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta Selatan telah mendorong Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, untuk merekomendasikan perbaikan tata kelola program tersebut. Dugaan penyelewengan sebesar Rp975.375.000 dilaporkan oleh Ira Mesra Destiawati, pemilik Mitra Dapur, kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Rabu, 23 April, dan telah memicu seruan untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana MBG.

Menurut Iwan Setiawan, perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola sangat diperlukan. Ia menekankan pentingnya perbaikan kualitas pengawasan yang ketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Digitalisasi pembayaran mitra juga dianggap sebagai langkah krusial dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Hal ini akan mempermudah pelacakan alur dana dan mencegah potensi penyimpangan.

Presiden Prabowo Subianto, yang program MBG-nya diduga diselewengkan, telah menyatakan komitmennya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran negara. "Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya," tegas Presiden Prabowo. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini dan memastikan dana publik digunakan secara bertanggung jawab.

Pentingnya Digitalisasi dan Seleksi Mitra yang Ketat

Iwan Setiawan juga menyoroti pentingnya digitalisasi pembayaran untuk mitra MBG. Sistem digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan mempermudah proses audit. Dengan sistem digital, setiap transaksi dapat dilacak dengan mudah, sehingga potensi penyelewengan dapat dideteksi lebih awal.

Selain digitalisasi, seleksi mitra yang ketat juga menjadi kunci pencegahan penyelewengan. Pemilihan mitra harus berdasarkan standar dan syarat yang jelas dan transparan. Mitra yang dipilih harus memiliki kapasitas dan integritas yang terjamin untuk melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga mengurangi risiko penyimpangan.

Penguatan kolaborasi antara pusat dan daerah juga dianggap penting untuk memastikan pengawasan yang efektif. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu mencegah terjadinya penyelewengan dana dan memastikan program MBG berjalan sesuai dengan rencana.

Langkah Hukum Tegas dan Pelajaran Berharga

Laporan polisi yang diajukan oleh Ira Mesra Destiawati terhadap Yayasan MBG berinisial MBN dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, menandai langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap dugaan penyelewengan dana publik. Kuasa hukum Ira, Danna Harly, menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan tanpa adanya upaya perdamaian.

Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan yayasan serupa di Indonesia. Ketegasan hukum dalam menangani kasus ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan serupa di masa mendatang dan memastikan dana publik digunakan secara bertanggung jawab dan transparan.

Perbaikan tata kelola, digitalisasi pembayaran, dan seleksi mitra yang ketat merupakan langkah-langkah penting untuk mencegah penyelewengan dana MBG. Komitmen pemerintah dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran negara juga sangat diperlukan untuk memastikan program MBG berjalan efektif dan mencapai tujuannya.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparansi yang tinggi, diharapkan program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.