Pesta Rakyat Pelantikan Gubernur NTT: Tanpa Anggaran Pemerintah?
Gubernur NTT, Melkianus Laka Lena, menegaskan pesta rakyat pelantikannya tidak menggunakan anggaran pemerintah, meskipun menimbulkan perdebatan publik.
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melkianus Laka Lena, memastikan bahwa pesta rakyat yang direncanakan untuk merayakan pelantikannya pada 1 Maret 2025 tidak akan menggunakan anggaran pemerintah. Hal ini disampaikannya melalui pesan WhatsApp dari Kupang pada Rabu, menanggapi beredarnya flyer pesta rakyat tersebut di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas beredarnya flyer pesta rakyat syukuran pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Kota Kupang. Beredarnya flyer ini memicu pertanyaan publik, terutama mengingat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Gubernur Melki, yang saat itu sedang mengikuti retret di Magelang bersama sejumlah kepala daerah lain, meminta agar pihak media menghubungi panitia penyelenggara untuk konfirmasi lebih lanjut.
Ketua Panitia Pesta Rakyat Syukuran, Heru Dupe, membenarkan bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menjelaskan bahwa pesta rakyat ini murni merupakan bentuk gotong royong dari Gubernur Melki, Wakil Gubernur Johni, dan keluarga mereka sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada masyarakat NTT.
Klarifikasi Panitia dan Tujuan Pesta Rakyat
Heru Dupe, Ketua Panitia Pesta Rakyat Syukuran, menekankan bahwa dana yang digunakan sepenuhnya berasal dari swadaya dan bukan dari APBD. Pesta rakyat ini dimaksudkan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan kepemimpinan mereka selama beberapa tahun terakhir dan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat NTT.
Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa pesta rakyat ini juga bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Kupang. Dengan melibatkan UMKM, pesta rakyat diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.
Partisipasi UMKM dalam pesta rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang.
Persepsi Publik dan Tanggapan Ombudsman
Meskipun panitia telah mengklarifikasi sumber dana, Kepala Perwakilan Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, menyoroti relevansi pesta rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Ia menilai bahwa pesta rakyat kurang urgen mengingat efisiensi anggaran yang berdampak pada UMKM karena penurunan belanja pemerintah yang drastis.
Darius Beda Daton berpendapat bahwa cara terbaik untuk berterima kasih kepada warga NTT adalah dengan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, seperti di bidang pertanian, peternakan, kelancaran logistik di pelabuhan, serta mengatasi masalah gizi buruk dan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, fokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jauh lebih penting daripada penyelenggaraan pesta rakyat di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Kesimpulan
Pernyataan Gubernur NTT dan panitia penyelenggara telah memberikan klarifikasi terkait pendanaan pesta rakyat. Namun, perbedaan persepsi publik tetap muncul, terutama mengenai urgensi acara tersebut di tengah kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan. Debat ini menyoroti pentingnya transparansi dan pertimbangan prioritas anggaran dalam pemerintahan.
