Pj. Gubernur DKI Dukung Pemeriksaan Wali Kota Jakpus Terkait Dugaan Korupsi Disbud

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan dukungan penuh terhadap pemeriksaan Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta senilai Rp150 miliar.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dalam proses pemeriksaan Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, terkait kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Pemeriksaan Arifin sebagai saksi dilakukan pada Kamis, 6 Februari 2024, menyusul pemeriksaan sejumlah saksi lainnya, termasuk Wali Kota Jakarta Barat. Kasus ini melibatkan dugaan penyelewengan dana senilai Rp150 miliar.

Dukungan Penuh terhadap Proses Hukum

Teguh Setyabudi menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. "Ya namanya saksi kita tentu saja mendukung proses hukum. Saksi itu kan dimintai keterangan dulu, pernah ikut rombongan kemana-kemana, gitu aja. Bukan berarti gimana-gimana," ujar Teguh di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2024. Pernyataan ini menekankan sikap Pemprov DKI yang taat hukum dan siap bekerja sama sepenuhnya dengan pihak Kejati DKI Jakarta.

Lebih lanjut, Teguh menyatakan bahwa ia telah menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam menangani kasus dugaan korupsi ini dan memastikan transparansi dalam proses penyidikan.

Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Syahron Hasibuan, mengungkapkan bahwa selain Wali Kota Jakarta Pusat, beberapa saksi lain juga telah diperiksa. Pemeriksaan terhadap Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, dan manajemen Sanggar Oplet Robet serta Sanggar Jali Putra telah dilakukan sebelumnya. Dua saksi lainnya yang tidak hadir pada jadwal pemeriksaan sebelumnya akan dijadwalkan ulang.

Kejati DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi ini, yaitu IHW, MFM, dan GAR. Kedua tersangka MFM dan GAR diduga telah bersepakat menggunakan sanggar-sanggar fiktif dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk pencairan dana kegiatan Pergelaran Seni dan Budaya. Total kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp150 miliar.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pemeriksaan Wali Kota Jakarta Pusat sebagai saksi menjadi bagian penting dalam mengungkap seluruh fakta dan jaringan dalam kasus dugaan korupsi ini. Dukungan penuh dari Pj. Gubernur DKI Jakarta terhadap proses hukum menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk menegakkan hukum dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses hukum yang berjalan diharapkan dapat memberikan keadilan dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan yang ketat dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Dengan adanya dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta, diharapkan proses penyidikan dapat berjalan lancar dan tuntas, sehingga semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemeriksaan saksi-saksi kunci seperti Wali Kota Jakarta Pusat diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kronologi dan jaringan dalam kasus dugaan korupsi ini.

Kejati DKI Jakarta berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab. Langkah-langkah yang diambil, termasuk pemeriksaan saksi dan penetapan tersangka, menunjukkan keseriusan dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang baik.

Kesimpulan

Dukungan Pj. Gubernur DKI Jakarta terhadap pemeriksaan Wali Kota Jakarta Pusat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menunjukkan komitmen Pemprov DKI terhadap penegakan hukum dan transparansi. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak.