Polda Jambi Pastikan Keamanan PSU Pilkada Bungo 2024: Pengamanan Maksimal di 21 TPS

Polda Jambi memastikan kesiapan pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Bungo 2024 yang akan digelar pada 5 April 2025, dengan fokus pengamanan di 21 TPS dan pengawalan logistik.

Polda Jambi memastikan kesiapan pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Bungo 2024 yang akan dilaksanakan pada 5 April 2025. Kesiapan ini meliputi pengamanan di 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pengawalan ketat distribusi logistik. Hal ini disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan adanya PSU di Kabupaten Bungo. Proses pengamanan melibatkan personel kepolisian bersenjata lengkap serta pengawasan ketat terhadap potensi gangguan keamanan.

Pengecekan kesiapan pengamanan telah dilakukan di beberapa titik, termasuk TPS 04 di Desa Rantau Ikil. Karo Ops Polda Jambi, Kombes Pol Edi Faryadi, menekankan pentingnya pengamanan logistik PSU selama 24 jam penuh untuk mencegah potensi gangguan. Selain itu, pihak kepolisian juga mengingatkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugasnya.

Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono, menyatakan bahwa situasi keamanan di Bungo menjelang PSU menjadi perhatian khusus Polda Jambi. Pemetaan titik rawan telah dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan aman dan kondusif. Komitmen Polda Jambi untuk menjaga netralitas dan mengawal proses demokrasi menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pengamanan ini. Hal ini untuk memastikan Pilkada Bungo berjalan lancar dan sesuai aturan.

Pengamanan Ketat dan Pengawalan Logistik PSU Pilkada Bungo

Polda Jambi akan menerapkan pengamanan ketat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) selama pelaksanaan PSU. Pengawalan ketat akan dilakukan terhadap distribusi logistik PSU oleh personel kepolisian bersenjata lengkap, mulai dari penyimpanan hingga ke setiap TPS. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan memastikan integritas proses pemilihan.

Karo Ops Polda Jambi, Kombes Pol Edi Faryadi, juga memberikan penekanan pada pentingnya pengawasan terhadap seluruh panitia KPPS agar bekerja secara profesional dan menghindari kecurangan. Meskipun salah satu pasangan calon bupati berasal dari Kecamatan Jujuhan, netralitas dan integritas tetap menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan PSU. Polda Jambi berkomitmen untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman dan tertib.

Kapolres Bungo, AKBP Natalena Eko Cahyono, menambahkan bahwa Bungo menjadi atensi khusus bagi Polda Jambi. Pimpinan kepolisian menekankan agar tidak ada gangguan keamanan selama PSU berlangsung. Seluruh personel akan bekerja secara maksimal untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses PSU berlangsung. Hal ini menunjukkan keseriusan Polda Jambi dalam menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi.

Titik Rawan dan Kesiapan Personel

Pemetaan titik rawan telah dilakukan secara matang oleh pihak kepolisian. Identifikasi titik rawan ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan memastikan setiap TPS mendapatkan pengamanan yang memadai. Polda Jambi telah menyiapkan personel yang cukup dan terlatih untuk berjaga di setiap titik rawan yang telah diidentifikasi.

Selain itu, pengawasan terhadap potensi pelanggaran dan kecurangan juga akan dilakukan secara ketat. Polda Jambi berkomitmen untuk bertindak tegas terhadap siapa pun yang mencoba mengganggu keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan PSU. Hal ini untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil.

Dengan adanya pengamanan maksimal yang dilakukan oleh Polda Jambi, diharapkan PSU Pilkada Bungo 2024 dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Komitmen Polda Jambi untuk menjaga netralitas dan mengawal proses demokrasi menjadi jaminan bagi terselenggaranya proses pemilihan yang demokratis dan berintegritas.

PSU Pilkada Bungo akan digelar di 21 TPS. Polda Jambi dan jajarannya berkomitmen untuk menjaga netralitas dan mengawal proses demokrasi agar berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pengamanan yang maksimal diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan dan memastikan integritas proses pemilihan.