Polda Lampung Ungkap Ilegal Fishing Rp9,3 Miliar: 10 Tersangka Ditangkap!
Ditpolairud Polda Lampung berhasil mengungkap tujuh kasus ilegal fishing dengan total kerugian negara mencapai Rp9,3 miliar dan menangkap 10 tersangka.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Lampung berhasil mengungkap tujuh kasus pencurian ikan secara ilegal (ilegal fishing) dengan total kerugian negara mencapai Rp9,3 miliar. Pengungkapan kasus ini melibatkan 10 tersangka yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Tujuh kasus tersebut terungkap di wilayah perairan Lampung antara bulan Maret hingga April 2025. Modus yang digunakan beragam, mulai dari penggunaan bahan peledak, alat setrum, hingga jaring yang melanggar undang-undang. Pengungkapan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya laut Indonesia dan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan perikanan.
Modus operandi para pelaku beragam, menunjukkan kompleksitas kejahatan perikanan di wilayah Lampung. Kerugian negara yang signifikan menunjukkan dampak besar dari praktik ilegal fishing terhadap ekonomi dan keberlanjutan ekosistem laut. Penangkapan 10 tersangka menandakan komitmen Polda Lampung dalam memberantas kejahatan ini.
Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti keseriusan Ditpolairud Polda Lampung dalam memberantas praktik ilegal fishing. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah praktik serupa terjadi di masa mendatang. Pentingnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan menjadi sorotan utama dalam upaya pelestarian sumber daya laut Indonesia.
Pengungkapan Kasus Ilegal Fishing di Lampung
Dari tujuh kasus ilegal fishing yang diungkap, tiga di antaranya terungkap selama Kegiatan Kepolisian Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), sementara empat kasus lainnya berhasil diungkap sebelum periode KRYD. Kombes Pol Boby Pa’ludin Tambunan, Dirpolairud Polda Lampung, menyatakan bahwa metode penangkapan ikan yang digunakan para pelaku meliputi penggunaan bahan peledak, alat setrum, dan jaring yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keragaman modus operandi ini menunjukkan tantangan dalam memberantas praktik ilegal fishing.
Dari total 10 tersangka yang ditangkap, tujuh orang telah berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Tiga tersangka lainnya masih dalam tahap penyidikan oleh pihak kepolisian. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Barang bukti yang berhasil diamankan dari para tersangka cukup signifikan. Polisi berhasil mengamankan dua kapal, 24 detonator, 2,25 kilogram bahan peledak, dua unit jaring trol, dan satu unit mesin dinamo. Barang bukti ini akan menjadi bagian penting dalam proses persidangan untuk memperkuat tuduhan terhadap para tersangka.
Dampak Ilegal Fishing dan Upaya Pencegahan
Praktik ilegal fishing memiliki dampak yang sangat merugikan, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah menunjukkan betapa besarnya skala kejahatan ini. Selain itu, penggunaan bahan peledak dan alat setrum dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan.
Polda Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan. Kerja sama antar instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, sangat penting untuk mencegah dan memberantas praktik ilegal fishing secara efektif. Peningkatan teknologi pengawasan dan patroli laut juga diperlukan untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan ilegal fishing.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan ilegal fishing. Peningkatan kesadaran akan dampak negatif praktik ini dan pelaporan kepada pihak berwajib jika menemukan indikasi kegiatan ilegal fishing sangat dibutuhkan. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi sumber daya laut Indonesia.
Pengungkapan kasus ilegal fishing ini diharapkan dapat menjadi peringatan bagi para pelaku dan mendorong perubahan perilaku dalam sektor perikanan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, diiringi dengan upaya pencegahan yang komprehensif, merupakan kunci untuk melindungi kekayaan laut Indonesia dan mewujudkan keberlanjutan sektor perikanan.
