Polri Diminta Tak Kalah dengan Premanisme dalam Penegakan Hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri untuk tidak gentar menghadapi premanisme dan tetap tegas dalam menegakkan hukum, bahkan jika berujung pada konfrontasi.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri agar tidak kalah dengan aksi premanisme dalam penegakan hukum. Pernyataan ini disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/4), menanggapi insiden pembakaran tiga mobil polisi di Depok, Jawa Barat, yang terjadi saat penangkapan seorang tokoh ormas berinisial TS.

Sahroni menekankan pentingnya keberanian aparat dalam menjalankan tugas. Ia mendorong 14 anggota Satreskrim Polres Depok yang terlibat dalam penangkapan TS agar tidak gentar. "Kalau ini penindakan penegakan hukum yang berlaku, 14 anggota sudah siap nangkep, jangan pernah ada mundur," tegas Sahroni. Peristiwa ini menyoroti tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menghadapi perlawanan dari kelompok premanisme.

Lebih lanjut, Sahroni mencontohkan kasus penggerebekan judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, yang mengakibatkan tewasnya tiga personel Polres Way Kanan. Meskipun insiden tersebut berujung pada pertumpahan darah, Sahroni menilai Polri berada di pihak yang benar dalam menjalankan tugas. Ia menanggapi kritik mengenai dugaan pelanggaran HAM dengan pernyataan, "Seperti contoh di Lampung, penindakan hukum berlaku tembak-tembakan, enggak apa-apa. Kan Pak Adrianus Meliala (kriminolog) kemarin bilang, 'Oh, ini pelanggaran HAM'. Pelanggaran HAM itu di ujung sana."

Polri Harus Tegas dan Berani

Sahroni dengan tegas meminta agar personel Polri berani mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum, sekalipun harus menghadapi premanisme. "Kalau sudah takut, jangan maju. Akan tetapi, kalau sudah maju, apa pun sekalipun, pertarungan di lapangan, lawan! Jangan kalah dengan premanisme," serunya. Pesan ini menekankan pentingnya keberanian dan ketegasan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum di tengah maraknya aksi premanisme.

Pernyataan Sahroni ini muncul setelah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menetapkan lima tersangka terkait pembakaran mobil polisi di Depok. Kejadian tersebut terjadi saat penangkapan TS di dekat TPU Pondok Ranggon pada Jumat (18/4). Polisi menjelaskan bahwa pembakaran terjadi sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya penangkapan tersebut.

Kejadian ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang kemampuan Polri dalam menghadapi premanisme. Pernyataan Sahroni diharapkan dapat menjadi penegasan komitmen Polri untuk tidak gentar dalam menegakkan hukum, meskipun harus berhadapan dengan risiko dan tantangan yang signifikan.

Pentingnya Dukungan Terhadap Aparat Penegak Hukum

Insiden pembakaran mobil polisi di Depok dan kasus Way Kanan menjadi bukti nyata tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas. Dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat diperlukan agar aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan tidak gentar menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok yang melawan hukum.

Pentingnya reformasi internal di tubuh Polri juga menjadi sorotan. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri dalam menegakkan hukum. Dengan demikian, Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, serta mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

Selain itu, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara Polri dengan instansi terkait lainnya, seperti pemerintah daerah dan masyarakat. Kerjasama yang baik akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum dan mencegah aksi-aksi premanisme.

Kesimpulan

Pernyataan Ahmad Sahroni yang meminta Polri untuk tidak kalah dengan premanisme dalam penegakan hukum menjadi sorotan penting. Kejadian di Depok dan Way Kanan menjadi bukti perlunya keberanian dan ketegasan aparat, serta dukungan penuh dari berbagai pihak untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Reformasi internal dan sinergi antar instansi juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan premanisme.