Polri Luncurkan Desk Ketenagakerjaan: Yang Pertama di Dunia
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri, yang pertama di dunia, sebagai mediator dalam konflik hubungan industrial dan membantu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.
Jakarta, 31 Januari 2025 - Sebuah terobosan baru dalam penegakan hukum dan penyelesaian masalah ketenagakerjaan telah diciptakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolri, secara resmi mengumumkan peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri, sebuah unit kerja yang diklaim sebagai yang pertama di dunia dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan. Pengumuman ini disampaikan pada Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta.
Ide pembentukan desk ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan para pekerja akan peran polisi dalam menyelesaikan konflik hubungan industrial. Para buruh membutuhkan mediator yang netral dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pengusaha. Oleh karena itu, Polri mengambil inisiatif untuk menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak, menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis.
Desk Ketenagakerjaan Polri berperan sebagai penghubung antara pengusaha dan pekerja yang menghadapi masalah ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyelesaian masalah secara damai dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kapolri menekankan harapan agar Polri dapat menjadi mediator yang efektif, selalu berupaya menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang sesuai aturan ketenagakerjaan, dan hanya menggunakan jalur pidana sebagai pilihan terakhir atau ultimum remedium.
Sejak diluncurkan pada 20 Januari 2025, Desk Ketenagakerjaan Polri telah menerima respon positif dari berbagai pihak. Keberhasilan dalam beberapa kasus telah menunjukkan dampak positif dari kehadiran desk ini. Selain itu, desk ini juga diharapkan dapat meningkatkan interaksi positif antara polisi dengan pekerja di tingkat Polres dan Polda, sehingga mempermudah upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri merupakan bagian dari Rapim Polri Tahun 2025 yang mengangkat tema 'Peran Polri yang Presisi Siap Mendukung Terwujudnya Astacita'. Dalam acara tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Polri dengan Badan Gizi Nasional dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang fokus pada dana desa dan ketahanan pangan. Kerja sama ini menandai komitmen Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kolaboratif.
Secara keseluruhan, peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri menandai langkah inovatif Polri dalam berperan aktif menyelesaikan permasalahan sosial, khususnya di bidang ketenagakerjaan. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga kepolisian di negara lain dalam menciptakan solusi yang lebih efektif dan humanis dalam menangani konflik industrial.
Dengan adanya desk ini, diharapkan akan tercipta iklim hubungan industrial yang lebih kondusif, sehingga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara Polri, pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu sendiri.
