Polri Tetap Usut Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng
Polri menegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rusun Cengkareng terus berlanjut, meskipun tersangka mengajukan praperadilan yang dinyatakan tidak dapat diterima, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp649,89 miliar.
Polri Lanjutkan Investigasi Kasus Korupsi Lahan Rusun Cengkareng
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, Irjen Pol. Cahyono Wibowo, pada Senin, 27 Januari 2025. Penyidik menemukan dua alat bukti baru yang memperkuat dugaan korupsi dan pencucian uang (TPPU).
Praperadilan Ditolak, Kasus Tetap Berjalan
Sebelumnya, tersangka dalam kasus ini, Rudy Hartono Iskandar (RHI), mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, pada 17 Januari 2025, hakim tunggal memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena cacat formil. Keputusan ini dinilai penting untuk mencegah preseden buruk yang dapat menghambat proses hukum selanjutnya. Terlebih, ini bukan gugatan praperadilan pertama RHI di pengadilan tersebut.
Komitmen Polri Terhadap Penegakan Hukum yang Bersih
Polri menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan akuntabel. Irjen Pol. Cahyono Wibowo menekankan bahwa penyidikan akan berlanjut sesuai prosedur hukum. Polri ingin memastikan penegakan hukum yang bersih dan akuntabel di setiap tahapannya.
Kronologi dan Potensi Kerugian Negara
Kasus ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/656/VI/2016/Bareskrim pada 27 Juni 2016. Dugaan korupsi terjadi dalam proyek Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2015. Proyek ini diduga melibatkan suap kepada penyelenggara negara dan berpotensi merugikan negara hingga Rp649,89 miliar.
Tersangka dan Latar Belakang Kasus
Dua tersangka telah ditetapkan, yaitu Sukmana (mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta) dan Rudy Hartono Iskandar (pihak swasta). Keduanya diduga terlibat korupsi dalam pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun. Kasus ini terjadi saat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Kesimpulan
Polri berkomitmen untuk menyelesaikan kasus korupsi lahan rusun Cengkareng. Meskipun ada upaya hukum dari tersangka, penyidikan tetap berlanjut. Temuan bukti baru dan penolakan praperadilan memperkuat langkah Polri dalam mengungkap kasus ini hingga tuntas dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Proses hukum akan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan Polri berkomitmen terhadap transparansi serta akuntabilitas.