Pos Indonesia Sukses Salurkan Bansos 2024: 96 Persen Sasaran Tercapai!
PT Pos Indonesia berhasil menyalurkan bansos Program Sembako dan PKH kepada 4,6 juta KPM di tahun 2024, kendati menghadapi tantangan distribusi di wilayah 3T dan pemutakhiran data.
PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND berhasil menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 4,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2024. Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen Pos Indonesia dalam mendukung program pemerintah. Penyaluran bansos dilakukan dengan berbagai tantangan, termasuk pemutakhiran data dan akses ke wilayah terpencil. Proses penyaluran bansos ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Sosial dan pemerintah daerah.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, menyatakan bahwa realisasi penyaluran bansos mencapai 96 persen dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian, proses distribusi bansos menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah pemutakhiran data penerima manfaat yang sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Pos Indonesia turut berkontribusi dengan memberikan data tambahan seperti foto rumah dan geotagging untuk meningkatkan akurasi data.
Proses penyaluran bansos juga diwarnai dengan tantangan logistik di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), terutama pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Akses transportasi yang terbatas dan kondisi cuaca menjadi kendala utama. Namun, berkat kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemangku kepentingan, otoritas pelabuhan, dan pihak keamanan, Pos Indonesia mampu mengatasi tantangan ini dan menyelesaikan penyaluran bansos tepat waktu.
Penyaluran Bansos di Tengah Pilpres dan Pilkada
Tahun 2024 juga menjadi tahun penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pos Indonesia harus menyesuaikan agenda kerjanya dengan kegiatan demokrasi ini. Namun, Haris menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan program rutin dan tidak terkait dengan kepentingan politik. Pos Indonesia selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran bansos tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. "Kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penyaluran tetap netral dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu," tegas Haris.
Untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, Pos Indonesia memanfaatkan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima. Data ini digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos. Selain itu, Pos Indonesia juga melakukan penyaluran langsung kepada penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau yang sedang sakit.
Meskipun menghadapi kendala akses transportasi dan cuaca di wilayah 3T, Pos Indonesia berhasil mengatasi tantangan ini dengan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak. Dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sangat membantu kelancaran penyaluran bansos. "Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan," ujar Haris.
Inovasi Teknologi untuk Penyaluran Bansos
Pos Indonesia juga menerapkan inovasi teknologi untuk mempermudah penyaluran bansos. Aplikasi Pospay memungkinkan pencairan bansos secara digital bagi penerima yang memiliki smartphone. Bagi penerima yang tidak memiliki akses ke perangkat digital, Pos Indonesia menggunakan sistem QR Code sebagai bukti kelayakan penerima bantuan. Layanan USSD dan SMS juga tersedia bagi mereka yang hanya memiliki fitur telepon sederhana.
Dengan berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan, Pos Indonesia berhasil menuntaskan penyaluran bansos Program Sembako dan PKH kepada 4,6 juta KPM di tahun 2024. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, komitmen dan kerja keras Pos Indonesia memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendistribusikan bantuan sosial secara efektif dan efisien, terutama di daerah-daerah terpencil. Penerapan teknologi digital juga terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas penyaluran bansos.
