Pemkot Kediri Awasi Bansos PKH Triwulan I 2025, Libatkan Pendamping
Pemerintah Kota Kediri melibatkan pendamping PKH dalam mengawasi penyaluran Bansos PKH triwulan I tahun 2025 untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan lancar kepada 7.747 KPM.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur, mengawasi ketat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) Triwulan I tahun 2025. Pengawasan ini melibatkan pendamping penerima PKH untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dan lancar. Bantuan disalurkan kepada 7.747 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tiga kecamatan di Kota Kediri, mulai Selasa, 25 Februari 2025.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa keterlibatan pendamping PKH dalam proses penyaluran bansos ini bertujuan untuk memaksimalkan pengawasan dan memastikan bantuan sampai ke tangan penerima manfaat yang tepat. "Kami lakukan monitoring untuk memastikan para penerima, selanjutnya kami laporkan ke Kementerian Sosial lewat pendamping PKH. Jadi pendamping PKH ditugasi untuk memastikan penyaluran sudah berjalan dengan baik dan diterimakan uangnya sesuai ketentuan," ujar Paulus.
Penyaluran bansos PKH Triwulan I tahun 2025 di Kota Kediri dilakukan melalui PT Pos Indonesia, sesuai penunjukan dari Kementerian Sosial. Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600.000 per KPM untuk periode tiga bulan. Rincian penerima bansos tersebar di tiga kecamatan: Kecamatan Pesantren (2.437 KPM), Kecamatan Kota (2.420 KPM), dan Kecamatan Mojoroto (2.890 KPM).
Pengawasan dan Perubahan Data Penerima
Penyaluran bansos triwulan I ini menjadi yang terakhir menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan. Paulus menjelaskan bahwa sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2024 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bansos triwulan II mendatang akan menggunakan DTSEN sebagai dasar penentuan penerima manfaat. "Sehingga kemungkinan yang tahun ini menerima bisa jadi triwulan berikutnya tidak menerima dan begitu sebaliknya. DTSEN akan merangking penerima apakah mereka layak atau tidak berdasarkan kriteria dari BPS," jelasnya.
Proses penyaluran bansos berlangsung mulai 25 Februari hingga 2 Maret 2025 di kantor-kantor PT Pos Indonesia. Penerima wajib membawa undangan, KTP, atau KK asli untuk mengambil bantuan. Bagi penerima yang berhalangan hadir karena sakit, anggota keluarga satu KK dapat mewakilkan dengan membawa KK dan KTP asli pengambil.
Kementerian Sosial memberikan tenggang waktu 30 hari setelah pencairan bagi penerima yang belum dapat mengambil bantuan. Setelah tenggat waktu tersebut, bantuan yang belum diambil akan dikembalikan ke kas negara. Pemkot Kediri mengimbau agar bantuan dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok, seperti pangan dan kesehatan, guna meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat.
Tanggapan Penerima Manfaat
Siti Juwariyah, salah satu penerima bansos dari Kelurahan Bangsal, mengungkapkan rasa terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Ia berencana menggunakan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras dan lauk pauk, terutama menjelang bulan puasa. "Kami sangat merasa terbantu, terlebih di saat ini di mana harga semua barang kebutuhan cenderung naik menjelang bulan puasa," ungkap Siti.
Proses penyaluran bansos PKH Triwulan I 2025 di Kota Kediri berjalan lancar berkat pengawasan ketat dan kerjasama antara Pemkot Kediri, pendamping PKH, dan PT Pos Indonesia. Sistem penyaluran yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.
Dengan adanya perubahan sistem data penerima bansos dari DTKS ke DTSEN, diharapkan akan semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bansos di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
