2.925 KPM Kota Madiun Terima Bantuan PKH, Ratusan Lagi dalam Daftar Tunggu

Sebanyak 2.925 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Madiun menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dengan ratusan KPM lainnya masuk daftar tunggu.

Kota Madiun, Jawa Timur - Sebanyak 2.925 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Madiun, Jawa Timur, resmi menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Jumlah ini, menurut Koordinator PKH Kemensos Kota Madiun, Tri Yuniwati, merupakan alokasi untuk tahun ini dan bisa berubah seiring dengan usulan-usulan baru yang terus berdatangan.

Proses Seleksi dan Daftar Tunggu

"Untuk jumlah penerima manfaat menyesuaikan proporsi bansos di masing-masing kabupaten/kota. Untuk Kota Madiun tahun ini ada 2.925 KPM," jelas Tri Yuniwati dalam keterangannya di Madiun, Sabtu lalu. Ia menambahkan bahwa proses penentuan penerima manfaat masih terus berlangsung, dan saat ini terdapat sekitar 300 lebih KPM yang masuk dalam daftar tunggu. "Jika kuota sudah penuh, maka masuk daftar tunggu. Kota Madiun sudah ada sekitar 300-an orang yang masuk daftar tunggu," tambahnya.

Yuniwati menjelaskan bahwa jumlah KPM akan terus diperbarui oleh pemerintah pusat, terutama menjelang penyaluran bantuan. Perbaruan data ini memberikan peluang bagi KPM yang berada di daftar tunggu untuk mendapatkan bantuan. Penyaluran bantuan sendiri dilakukan setiap tiga bulan sekali, kemungkinan pada bulan Maret atau April mendatang. "Saat ini masih proses menuju data tunggal, perkembangan bagaimana, kita masih menunggu," imbuhnya.

Mekanisme Pendaftaran dan Kriteria Penerima

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai penerima PKH, harus terdaftar terlebih dahulu di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setelah terdaftar di DTKS, masyarakat dapat mengajukan permohonan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di masing-masing kelurahan. Biasanya, proses pengajuan juga dilakukan secara langsung saat pengusulan DTKS.

Namun, penting untuk diingat bahwa terdaftar di DTKS bukan jaminan otomatis menjadi penerima PKH. PKH merupakan bantuan sosial utama yang ditujukan kepada keluarga termiskin yang terdata di DTKS. Setelah penerima PKH ditentukan, baru kemudian bantuan lain seperti BPNT atau program Sembako dipertimbangkan. Bantuan PKH sendiri disalurkan langsung ke rekening penerima, dengan besaran yang bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga dan kategori penerima.

Transparansi dan Data Terpadu

Proses penyaluran bantuan PKH ini menekankan pentingnya transparansi dan akurasi data. Kemensos terus berupaya untuk menyempurnakan sistem data tunggal agar bantuan tepat sasaran. Daftar tunggu yang ada menunjukkan adanya kebutuhan yang masih perlu dipenuhi, dan proses pembaruan data secara berkala diharapkan dapat mengakomodasi hal tersebut. Dengan demikian, bantuan sosial dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.

Kesimpulan

Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Madiun terus berjalan untuk membantu keluarga kurang mampu. Meskipun terdapat daftar tunggu, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan terus berupaya meningkatkan transparansi dalam proses penyaluran. Dengan adanya mekanisme pengajuan melalui DTKS, diharapkan masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses bantuan ini secara adil dan merata. Proses menuju data tunggal juga menjadi fokus utama untuk memastikan efektivitas program ini ke depannya.