Pemkab Kapuas Evaluasi Penyaluran Bansos PKH dan Sembako Tahun 2024
Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, bersama PT Pos dan Bank BRI mengevaluasi penyaluran bansos PKH dan sembako tahun 2024, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan solusi untuk penyaluran yang lebih efektif di tahun 2025.
Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, baru-baru ini menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako tahun 2024. Rapat yang melibatkan PT Pos, Bank BRI, dan berbagai pihak terkait ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala penyaluran dan merumuskan strategi perbaikan untuk tahun anggaran 2025. Rapat ini diselenggarakan pada Selasa di Kuala Kapuas dan dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kapuas, Yanmarto.
Berdasarkan data yang dipaparkan, penyaluran bansos hingga akhir tahun 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Melalui Kantor Pos, bansos PKH dan sembako telah disalurkan kepada 2.269 kepala keluarga (KK). Sementara itu, Bank BRI menyalurkan bansos PKH kepada 1.472 KK dan bantuan sembako kepada 15.868 KK. Perbedaan jumlah penerima bansos melalui kedua jalur penyaluran ini menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat.
Meskipun penyaluran bansos telah mencapai ribuan KK, rapat juga mengungkap sejumlah kendala yang perlu ditangani. Beberapa bansos gagal tersalur karena berbagai faktor, termasuk kurangnya informasi kepada masyarakat mengenai jadwal penyaluran, serta adanya penerima bansos yang sudah lanjut usia atau bahkan telah meninggal dunia. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Kapuas untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tepat jumlah.
Kendala Penyaluran dan Solusi yang Dirumuskan
Beberapa kendala utama yang diidentifikasi dalam rapat evaluasi antara lain adalah kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai jadwal penyaluran bansos, kesulitan penyaluran kepada penerima bansos lansia, dan permasalahan yang muncul akibat adanya penerima bansos yang telah meninggal dunia. Kondisi geografis Kabupaten Kapuas yang luas juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memastikan penyaluran bansos merata.
Untuk mengatasi kendala tersebut, rapat menghasilkan beberapa kesepakatan penting. Salah satunya adalah peningkatan koordinasi antar instansi terkait melalui pembentukan grup WhatsApp. Langkah ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi dan penyelesaian masalah secara cepat dan efisien. Selain itu, disepakati pula penyusunan matriks kerja untuk membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan lebih jelas.
Pemerintah Kabupaten Kapuas juga menekankan pentingnya inovasi dalam penyaluran bansos. Dengan memanfaatkan teknologi dan strategi komunikasi yang efektif, diharapkan informasi mengenai bansos dapat sampai kepada seluruh masyarakat penerima manfaat secara tepat waktu dan mudah dipahami. Hal ini akan meminimalisir kasus gagal salur yang disebabkan oleh kurangnya informasi.
Lebih lanjut, upaya untuk memastikan bansos tepat sasaran akan ditingkatkan dengan melakukan verifikasi data penerima manfaat secara berkala dan akurat. Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, PT Pos, Bank BRI, dan pendamping PKH sangat krusial dalam memastikan proses verifikasi data ini berjalan lancar dan efektif.
Pentingnya Koordinasi dan Kolaborasi
Kepala Dinas Sosial Kapuas, Yanmarto, menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos. Beliau mendorong semua pihak untuk bekerja sama secara efektif guna memastikan bansos memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi dampak kemiskinan. “Untuk itu rapat telah merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui peningkatan koordinasi dan langkah-langkah inovatif, sehingga bansos dapat disalurkan tepat jumlah dan tepat sasaran,” ujar Yanmarto.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Executive General Manager PT Pos Indonesia Cabang Utama Palangka Raya, Mudjibur Rachman; jajaran Bank BRI Cabang Kuala Kapuas yang diwakili oleh Elly Susiyanti; koordinator pendamping PKH perwakilan provinsi dan kabupaten; serta tenaga kerja sosial kecamatan (TKSK) dari beberapa kecamatan di Kapuas. Kehadiran perwakilan dari berbagai instansi ini menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan keberhasilan penyaluran bansos.
Sebagai penutup, evaluasi penyaluran bansos PKH dan sembako tahun 2024 di Kabupaten Kapuas telah menghasilkan berbagai kesepakatan penting untuk meningkatkan efektivitas penyaluran di tahun mendatang. Peningkatan koordinasi, inovasi dalam penyaluran, dan verifikasi data yang lebih akurat diharapkan dapat memastikan bansos tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
