Presiden Prabowo Panggil Menteri Bahas Sekolah Rakyat: Kolaborasi Antar Kementerian Jadi Kunci

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk membahas program Sekolah Rakyat yang akan dibangun melalui kolaborasi antar kementerian terkait.

Presiden RI Prabowo Subianto telah memanggil beberapa menteri ke Istana Kepresidenan pada Senin, 10 Maret 2024, untuk membahas program Sekolah Rakyat. Pertemuan ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, yang turut hadir dalam rapat tersebut. Pembahasan mengenai program Sekolah Rakyat melibatkan berbagai kementerian, menandakan pentingnya kolaborasi untuk keberhasilan program ini.

Beberapa menteri penting hadir dalam rapat tersebut, termasuk Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Turut hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran menteri-menteri dari berbagai sektor menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat ini membutuhkan dukungan dan sinergi antar kementerian.

Mekanisme kolaborasi antar kementerian menjadi kunci keberhasilan program Sekolah Rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul. Beliau menjelaskan, "Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti Saintek, kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof. Muti. Untuk sarana dan prasarana nanti, yang membantu tentu PU. Jadi, kami minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden," kata Gus Ipul.

Kolaborasi Antar Kementerian untuk Sekolah Rakyat

Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan beberapa sentra dan balai di bawah naungannya sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satu lokasi yang telah disiapkan adalah Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, telah meninjau kesiapan STPL Bekasi. "Nah, ini salah satu tempat yang akan dijadikan sekolah rakyat itu. Bagian dari Sentra Pangudi Luhur, asetnya Kementerian Sosial," jelas Mensos dalam pernyataan tertulis pada Sabtu, 8 Maret 2024.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) akan berperan dalam pengadaan guru untuk Sekolah Rakyat. Sementara itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) akan berkontribusi dalam penyusunan kurikulum. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan bertanggung jawab atas pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Kolaborasi yang erat antar kementerian ini diharapkan dapat memastikan terlaksananya program Sekolah Rakyat secara efektif dan efisien.

Partisipasi Kementerian Keuangan juga sangat penting dalam memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung program Sekolah Rakyat. Perencanaan yang matang dan pengelolaan anggaran yang transparan akan menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang. Dengan adanya dukungan dari berbagai kementerian, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Sentra Terpadu Pangudi Luhur: Lokasi Calon Sekolah Rakyat

Pemilihan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi sebagai salah satu lokasi Sekolah Rakyat menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan aset yang telah ada secara optimal. STPL Bekasi memiliki fasilitas yang memadai dan dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Penggunaan aset yang sudah ada dapat menghemat biaya pembangunan dan mempercepat proses pendirian Sekolah Rakyat.

Proses peninjauan lokasi oleh Menteri Sosial, Sekretaris Kabinet, dan Wakil Menteri Sosial menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan program Sekolah Rakyat. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas yang ada, serta untuk mengidentifikasi potensi kendala yang mungkin terjadi. Dengan persiapan yang matang, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya.

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang terpencil atau kurang terjangkau. Dengan adanya kolaborasi antar kementerian dan pemanfaatan aset yang ada, program ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada kolaborasi antar kementerian, tetapi juga pada dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat, baik dalam bentuk kontribusi sumber daya maupun pengawasan, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini.