Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Pemerintah Tegaskan Tanpa Pungutan Biaya
Pemerintah memastikan tidak ada pungutan biaya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibiayai APBN, dan meminta laporan jika ditemukan pungutan di sekolah-sekolah.
Tidak ada pungutan biaya dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBJ)! Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menegaskan hal tersebut pada peninjauan Program MBG di SDN Curug Kulon 4, Tangerang, Rabu (22/1). Ia menekankan bahwa seluruh biaya program ini ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk biaya pengadaan tempat makan.
Adita Irawati meminta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan adanya pungutan biaya terkait MBG. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (pemda). Badan Gizi Nasional (BGN) telah memastikan semua kebutuhan Program MBG berasal dari APBN. Penggunaan anggaran daerah, jika ada, akan diatur tersendiri, namun saat ini MBG sepenuhnya menggunakan dana APBN.
Pemda juga diimbau untuk aktif mengawasi agar Program MBG berjalan sesuai ketentuan dan tidak membebani siswa dengan biaya apapun. "Kami juga mengimbau kepada pemda untuk berperan aktif melakukan pengawasan agar Program MBG ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tidak mengambil biaya apapun dari siswa," kata Adita Irawati.
Kepala SDN Curug Kulon 4, Ratnasih, menjelaskan Program MBG telah berjalan sejak 6 Januari 2025, menjangkau 308 siswa dari kelas 1 hingga 6. Para siswa antusias dengan program ini karena makanan yang disajikan enak dan sesuai selera mereka. Hal ini berdampak positif terhadap semangat belajar siswa.
"Program ini sangat baik dan memiliki dampak begitu luas bagi siswa dan pembelajaran kepada siswa," ujar Ratnasih. Keberhasilan Program MBG di SDN Curug Kulon 4 menjadi contoh positif implementasi program pemerintah yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan dan gizi anak sekolah.
Dengan ditegaskannya larangan pungutan biaya ini, diharapkan Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh siswa penerima manfaat di seluruh Indonesia. Transparansi dan pengawasan yang ketat menjadi kunci keberhasilan program ini.
