Program Makan Siang Gratis: Prioritas Pemerintah Bergeser ke SDM
Program Makan Siang Gratis (MBG) di Indonesia menandai pergeseran prioritas anggaran pemerintah dari infrastruktur ke pengembangan sumber daya manusia, seperti yang diungkapkan oleh Sekretariat Presiden.
Bandung, 18 Januari – Program Makan Siang Gratis (MBG) Indonesia menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pengembangan sumber daya manusia, demikian disampaikan oleh Juru Bicara Sekretariat Presiden (Setpres), Dedek Prayudi.
Dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu lalu, Prayudi menanggapi kritik yang menyebut program MBG mengurangi dana sektor lain. Ia menjelaskan adanya perbedaan prioritas anggaran antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini.
Prayudi memaparkan, jika pemerintahan Joko Widodo fokus pada pembangunan infrastruktur nasional, pemerintahan sekarang mengutamakan pengembangan sumber daya manusia. Program MBG ini menjadi bukti nyata perubahan tersebut.
Pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk program-program kesejahteraan rakyat. Rp71 triliun (US$4,3 miliar) dialokasikan untuk MBG, Rp4,7 triliun untuk pemeriksaan kesehatan gratis, dan Rp8 triliun untuk pemeriksaan tuberkulosis gratis yang direncanakan bertepatan dengan hari ulang tahun warga.
Selain itu, terdapat anggaran Rp15 triliun untuk peningkatan infrastruktur kesehatan, termasuk rumah sakit dan puskesmas. Anggaran yang besar ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita telah menggeser fokus anggaran negara ke pengembangan manusia, sementara proyek infrastruktur berlanjut dengan peningkatan partisipasi sektor swasta," jelas Prayudi. Hal ini menunjukkan adanya strategi pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara.
Prayudi juga menjelaskan pengurangan sebagian anggaran negara untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Ia menekankan bahwa keputusan ini memiliki implikasi hukum dan bertujuan untuk membuka lebih banyak peluang bagi partisipasi investor.
"Undang-undang membatasi kontribusi anggaran negara hingga 10 persen dari total pendanaan proyek. Karena kita hampir mencapai batas ini, kita mengundang investor untuk mendukung pembangunan," simpulnya. Dengan demikian, pemerintah berupaya menggandeng swasta untuk mempercepat pembangunan IKN.
