PUIC Dorong Perempuan Berperan dalam Pengambilan Keputusan Publik
Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) di Jakarta mendorong peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik, sejalan dengan target SDGs 2030.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyampaikan bahwa Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) tahun 2025 di Jakarta mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Pernyataan ini disampaikan saat ditemui di sela-sela konferensi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5).
Irine menekankan pentingnya kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini juga menjadi salah satu fokus diskusi dalam forum perempuan muslim yang diselenggarakan bersamaan dengan konferensi tersebut. Diskusi tersebut membahas tantangan yang dihadapi legislator perempuan di dunia, mengungkapkan keberhasilan beberapa negara, namun juga menyoroti stagnasi di negara lain dalam hal pemberdayaan perempuan.
Data dari Komite Status Perempuan (CSW) PBB menunjukkan bahwa perjuangan pemberdayaan perempuan saat ini telah melenceng dari jalur yang seharusnya. Padahal, pelaksanaan Beijing Platform for Action telah berlangsung selama 30 tahun hingga 2025, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-5 menargetkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak pada tahun 2030. Konferensi PUIC ini menjadi momentum penting untuk membahas hal tersebut.
Partisipasi Perempuan dalam Legislatif: Sebuah Contoh
Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, menambahkan bahwa keanggotaan BKSAP sendiri menjadi contoh baik keterlibatan pemuda dan perempuan dalam ranah legislatif. Ia mencontohkan posisi Ketua DPR RI yang saat ini dijabat oleh seorang perempuan, Puan Maharani. Keberhasilan Indonesia dalam hal ini mendapat apresiasi dari anggota parlemen negara lain.
Mardani menjelaskan bahwa partisipasi aktif perempuan dan pemuda dalam politik internasional melalui edukasi dari parlemen Indonesia telah menarik perhatian dunia. Keberadaan seorang ketua DPR perempuan dan peran aktif pemuda dan perempuan lainnya dalam parlemen Indonesia menjadi inspirasi bagi negara-negara lain.
Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di kancah internasional. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi negara-negara lain untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik.
Keberhasilan Indonesia dalam hal ini menjadi contoh baik bagi negara-negara anggota OKI lainnya. Partisipasi aktif perempuan dan pemuda dalam politik internasional melalui edukasi dari parlemen Indonesia telah menarik perhatian dunia.
Konferensi PUIC: Good Governance dan Lembaga yang Kuat
Konferensi Ke-19 PUIC berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dari tanggal 12 hingga 15 Mei 2025. Konferensi ini mengangkat tema "Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience", menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan lembaga yang kuat sebagai pilar ketahanan.
Konferensi ini juga bertepatan dengan peringatan 25 tahun PUIC sejak didirikan pada tahun 1999. Acara ini dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, serta 10 negara observer. Partisipasi yang besar ini menunjukkan komitmen global terhadap isu-isu yang dibahas dalam konferensi tersebut.
Konferensi ini menjadi platform penting bagi para delegasi untuk bertukar pengalaman, berbagi praktik terbaik, dan merumuskan strategi bersama dalam meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Harapannya, konferensi ini akan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan oleh negara-negara anggota OKI.
Dengan adanya dukungan dari PUIC dan komitmen dari berbagai negara, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan upaya global untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
