Sepekan Berita Politik: Kunjungan Erdogan, PP Perlindungan Pekerja, & Deddy Corbuzier Jadi Stafsus
Sepekan terakhir diwarnai kunjungan Presiden Turki Erdogan ke Indonesia, peluncuran PP perlindungan pekerja, pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai stafsus Menhan, dan berita politik penting lainnya.
Sepekan terakhir di Indonesia diramaikan oleh berbagai peristiwa politik penting. Mulai dari kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hingga pengangkatan pesohor Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan. Berikut rangkumannya:
Kunjungan Kenegaraan Presiden Turki
Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Bogor pada Rabu, 12 Februari 2025. Upacara penyambutan yang meriah, termasuk pertunjukan meriam kehormatan 21 dentuman, menandai pentingnya kunjungan ini. Kedatangan Presiden Erdogan tentu saja menandakan hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Turki.
Kunjungan ini bukan hanya sekadar kunjungan formal. Diduga, kedua pemimpin negara membahas berbagai isu strategis, mulai dari kerjasama ekonomi hingga isu-isu global. Detail pembahasan resmi belum dipublikasikan secara lengkap, namun kunjungan ini jelas menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama di berbagai bidang.
Peraturan Pemerintah Perlindungan Pekerja
Presiden Joko Widodo juga meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 pada Jumat, 14 Februari 2025. PP ini bertujuan memperkuat perlindungan bagi pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Peraturan ini merevisi PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Perubahan ini diharapkan mampu memberikan jaminan yang lebih baik dan komprehensif bagi para pekerja yang terkena PHK. Dengan adanya revisi ini, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja dan mengurangi dampak negatif PHK terhadap kehidupan mereka. Rincian perubahan dalam PP ini dapat diakses melalui situs resmi pemerintah.
TNI Hormati Penunjukan Dirut Bulog
Markas Besar TNI menyatakan menghormati keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang menunjuk Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Kapuspen TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto menegaskan bahwa TNI selalu menghormati keputusan pemerintah dalam penunjukan pejabat di lingkungan BUMN. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara TNI dan pemerintah.
Penunjukan ini diharapkan dapat membawa Bulog ke arah yang lebih baik dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Tentu saja, pengalaman Novi Helmy Prasetya di bidang militer diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan strategi yang efektif dalam manajemen Bulog.
Retreat Kepala Daerah Didanai APBN
Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa biaya retreat kepala daerah terpilih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beliau menegaskan bahwa dana tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan menghindari potensi kontroversi terkait pembiayaan kegiatan tersebut. Dengan menggunakan APBN, hal ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan kapasitas para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.
Deddy Corbuzier Jadi Staf Khusus Menhan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus pada Selasa, 11 Februari 2025. Pelantikan ini dilakukan bersamaan dengan pelantikan lima staf khusus lainnya di kantor Kementerian Pertahanan. Pengangkatan Deddy Corbuzier ini cukup mengejutkan publik dan menimbulkan berbagai reaksi.
Meskipun latar belakang Deddy Corbuzier berbeda dari para pejabat pemerintahan lainnya, pengalamannya di dunia media dan pengaruhnya di media sosial mungkin dipertimbangkan dalam pengangkatan ini. Peran dan tugas Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan masih perlu dilihat lebih lanjut, namun hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melibatkan berbagai kalangan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
