Sistem Daring Tiket Bromo Picu Kemacetan dan Protes Sopir Jip
Penerapan sistem daring pembelian tiket masuk Gunung Bromo sejak 2019 memicu protes sopir jip dan kemacetan di pintu masuk Cemorolawang, Probolinggo, akibat 92 pengemudi jip belum memesan tiket daring.

Kemacetan panjang dan protes dari para sopir jip wisata terjadi di pintu masuk Gunung Bromo, Cemorolawang, Probolinggo, Jawa Timur, Minggu (4/5). Permasalahan ini berakar pada sistem pembelian tiket daring yang telah diterapkan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sejak 1 Oktober 2019. Kejadian ini mengakibatkan penumpukan kendaraan dan berujung pada aksi demonstrasi oleh para pengemudi jip.
Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menjelaskan bahwa sistem booking online tiket masuk kawasan Gunung Bromo wajib diterapkan bagi seluruh pengunjung, baik perorangan maupun yang menggunakan jasa wisata. Ia menegaskan bahwa sistem ini telah diberlakukan sejak tiga tahun lalu dan telah disosialisasikan secara rutin kepada berbagai pihak, termasuk paguyuban jip dan pelaku wisata.
Kejadian tersebut bermula dari kurangnya persiapan dari sebagian pengemudi jip. Sekitar 144 jip dari berbagai operator tur hendak memasuki kawasan wisata pada pukul 06.30 WIB, namun 92 di antaranya belum melakukan pemesanan tiket daring. Hal ini menyebabkan penumpukan kendaraan di pintu masuk dan kemacetan yang semakin parah akibat arus jip yang keluar dari kawasan Gunung Bromo.
Protes Sopir Jip dan Kerusakan di Kantor TNBTS
Akibat kemacetan dan ketidakpuasan atas sistem daring tersebut, sejumlah pengemudi jip, tour leader, dan perwakilan agen wisata mendatangi petugas TNBTS di loket tiket. Mereka menyampaikan keluhan dan protes, bahkan diduga ada oknum yang memperkeruh situasi dengan tindakan yang tidak terpuji. "Mereka mengerumuni, mendorong, dan melontarkan kata kasar kepada petugas. Patut diduga ada oknum yang memperkeruh situasi," ungkap Rudijanta.
Tidak hanya itu, beberapa pengemudi jip dan perwakilan agen juga diduga memasuki Kantor Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I untuk mencari Kepala Bidang Wilayah I. Karena tidak menemukan yang bersangkutan, mereka diduga melakukan perusakan terhadap inventaris kantor dan mengambil kunci kendaraan roda empat milik TNBTS. "Patut diduga ini sudah terencana," tegas Rudijanta.
Rudijanta menambahkan bahwa pihak TNBTS telah melakukan sosialisasi dan diskusi dengan operator tur pada 28 April 2025 di Visitor Center Cemorolawang. Salah satu kesepakatannya adalah QR Code booking online dipegang oleh masing-masing pengemudi jip. Namun, hal ini tampaknya belum sepenuhnya dipatuhi oleh beberapa pengemudi.
Pihak TNBTS telah berupaya melakukan koordinasi dan memberikan pemahaman kepada para pengemudi jip terkait pentingnya sistem pemesanan tiket daring. Namun, tindakan anarkis yang terjadi menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman dan komunikasi yang perlu diperbaiki.
Langkah TNBTS ke Depan
Menanggapi kejadian tersebut, Balai Besar TNBTS akan segera melaporkan kasus perusakan, pencurian aset, dan intimidasi kepada petugas kepada pihak berwajib. Pihaknya berharap agar kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak dan proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. TNBTS juga akan terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan komunikasi dengan para pelaku wisata untuk memastikan kelancaran sistem pemesanan tiket daring.
Kejadian ini menjadi sorotan penting terkait pengelolaan destinasi wisata populer seperti Gunung Bromo. Pentingnya koordinasi yang baik antara pengelola wisata, pelaku wisata, dan pengunjung menjadi kunci utama untuk menciptakan suasana kondusif dan tertib dalam menikmati keindahan alam Indonesia. Sosialisasi yang lebih intensif dan komprehensif mengenai sistem daring juga perlu dilakukan untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang.
Sistem pembelian tiket secara daring yang diterapkan oleh TNBTS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan kawasan wisata Gunung Bromo. Namun, implementasinya perlu disertai dengan sosialisasi yang efektif dan pemahaman yang baik dari seluruh pihak terkait, termasuk para pelaku wisata dan pengunjung.