Sistem Kesehatan Berkelanjutan: Kemenkes Dorong Pengelolaan Risiko Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI menekankan pentingnya pengelolaan faktor risiko untuk sistem kesehatan berkelanjutan, mendorong kebijakan kolaboratif guna menekan biaya kesehatan yang terus meningkat.

Jakarta, 19 Februari 2024 (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menegaskan pentingnya pengelolaan faktor risiko untuk menjamin keberlangsungan sistem kesehatan Indonesia. Hal ini disampaikan menyusul peningkatan biaya kesehatan yang signifikan dan perlunya langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kepala Badan Pengembangan Kebijakan Kesehatan Kemenkes, Asnawi Abdullah, menyatakan bahwa pembiayaan kesehatan meningkat setiap tahunnya, dengan rata-rata kenaikan 7,8 persen. "Peningkatan ini menunjukkan perlunya tindakan nyata," ujar Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan biaya kesehatan adalah penyakit tidak menular (PTM), seperti penyakit kardiovaskular. Untuk mengatasinya, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, termasuk program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bayi Gratis (MBG).

Inisiatif CKG dan MBG: Deteksi Dini dan Pencegahan

Menurut Abdullah, program CKG memfasilitasi deteksi dini risiko kesehatan, sehingga memungkinkan tindakan pencegahan sebelum kondisi berkembang menjadi penyakit serius. Sementara itu, program MBG mendorong anak-anak untuk mengadopsi kebiasaan makan sehat sejak dini. "Upaya ini penting untuk menekan angka kejadian PTM di masa mendatang," tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga aktif dalam meregulasi lemak trans, memperkuat label makanan, dan menyediakan pilihan makanan yang lebih sehat bagi masyarakat. Kemenkes sendiri juga telah menerapkan program pelaporan jumlah langkah kaki harian bagi para pegawainya sebagai bagian dari promosi gaya hidup sehat.

Komitmen terhadap gaya hidup sehat ini juga ditekankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sukadiono. Ia menyebutkan bahwa kementeriannya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi faktor risiko utama, seperti konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih.

Peran Pemerintah Daerah dan Pemantauan Berkelanjutan

Sukadiono menambahkan bahwa pemantauan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan efektivitas inisiatif yang telah diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia (ADINKES), Muhammad Subuh, menekankan peran penting pemerintah daerah dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan. Ia mencontohkan kebijakan seperti penerapan kawasan tanpa rokok sebagai salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.

Subuh juga menambahkan bahwa kerjasama antar pemangku kepentingan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, sangat krusial untuk keberhasilan program-program kesehatan. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci dalam menciptakan budaya hidup sehat dan mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan.

Dengan berbagai inisiatif dan koordinasi yang dilakukan, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem kesehatan yang lebih berkelanjutan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pengelolaan risiko kesehatan yang efektif menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.