Strategi Intensifatasi Penanganan PMK di Zona Merah Indonesia
Kementerian Pertanian mengintensifkan strategi penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di sembilan provinsi zona merah, dengan target membentuk kekebalan kelompok dan didukung enam juta dosis vaksin.
Kementerian Pertanian meningkatkan strategi penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di sembilan provinsi yang masuk zona merah. Provinsi-provinsi tersebut meliputi enam provinsi di Jawa, Lampung, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, Sabtu lalu.
Langkah ini diambil setelah pertemuan pada Jumat antara Kementerian Pertanian, dinas peternakan di sembilan zona merah, serta perwakilan asosiasi profesi, akademisi, dan peternak. Pertemuan tersebut membahas strategi operasional untuk Bulan Vaksinasi PMK yang berlangsung Februari hingga Maret 2025. Target utama? Membentuk kekebalan kelompok ternak di zona merah.
Pemerintah pusat telah menyiapkan empat juta dosis vaksin PMK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, satu juta dosis lagi disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing provinsi, dan satu juta dosis lagi berasal dari vaksinasi mandiri oleh pelaku usaha. Beberapa perusahaan peternakan, misalnya perusahaan feedlot di Lampung, bahkan melakukan vaksinasi mandiri dalam radius tiga kilometer dan memberikan vaksinasi gratis kepada masyarakat sekitar. Asosiasi Koperasi Susu Indonesia (GKSI) juga turut serta dalam program vaksinasi mandiri ini.
Dengan total enam juta dosis vaksin, pemerintah optimistis dapat memberantas PMK di sembilan provinsi zona merah. Angka ini didapat dari perhitungan kebutuhan ideal untuk membentuk kekebalan kelompok. Indonesia pernah bebas PMK pada tahun 1990 berkat dukungan dari Balai Besar Veteriner Farma (BBVF) Pusvetma, produsen vaksin PMK. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam upaya penanggulangan PMK saat ini.
Data Kementerian Pertanian mencatat 28.725 kasus PMK dengan 858 kematian dari Desember 2024 hingga 23 Januari 2025 di 18 provinsi. Meskipun data detail distribusi kasus per provinsi belum dijelaskan, tren kasus PMK menunjukkan penurunan signifikan, bahkan di bawah angka yang tercatat pada minggu ketiga Desember 2024.
Strategi vaksinasi ini menjadi kunci dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan wabah PMK. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, diharapkan Indonesia dapat kembali bebas dari PMK dalam waktu dekat. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan vaksin, tetapi juga pada kepatuhan peternak dan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
Kesimpulannya, penanganan PMK di Indonesia melibatkan strategi terpadu dengan fokus pada vaksinasi masif untuk membentuk kekebalan kelompok. Komitmen dan kerja sama semua pihak sangat krusial untuk mencapai target eliminasi PMK di Indonesia.