Sumenep Usul 5.000 Penerima BLT DBHCHT 2025
Pemkab Sumenep mengusulkan 5.000 buruh tani dan pabrik rokok di Sumenep sebagai penerima BLT DBHCHT 2025, meningkat dari 3.150 penerima pada 2024, berkat sisa anggaran tahun lalu.
Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mengajukan usulan peningkatan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan RI dan mencakup 5.000 warga dari kalangan buruh tani dan buruh pabrik rokok. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024, dimana hanya 3.150 warga yang menerima bantuan.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menjelaskan peningkatan jumlah usulan penerima BLT DBHCHT 2025 ini didorong oleh adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dari DBHCHT tahun 2024. Beliau optimis Kemenkeu RI akan menyetujui usulan penambahan ini, mengingat adanya silpa tersebut yang memungkinkan penambahan anggaran.
Penambahan sebanyak 1.850 penerima ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumenep, khususnya para buruh tani dan buruh pabrik rokok yang selama ini menjadi bagian penting dari sektor pertembakauan. Program ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan DBHCHT.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Pemkab Sumenep, Erwin Hendra, menambahkan bahwa BLT merupakan salah satu program kesejahteraan sosial yang dicanangkan pemerintah pusat untuk daerah penerima DBHCHT. Selain BLT, DBHCHT juga digunakan untuk berbagai program lain, seperti penyuluhan hukum, bantuan biaya kesehatan, dan pemberantasan peredaran rokok ilegal.
Erwin juga menjelaskan alokasi dana yang dibutuhkan jika usulan tersebut disetujui. Pemkab Sumenep memperkirakan membutuhkan sekitar Rp4,5 miliar untuk membiayai BLT bagi 5.000 penerima tersebut. Dana ini akan disalurkan kepada dua kelompok penerima, yaitu buruh tani tembakau dan buruh pabrik tembakau, yang masing-masing berperan penting dalam industri tembakau di Sumenep.
Dengan adanya usulan peningkatan jumlah penerima BLT DBHCHT ini, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Sumenep. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memanfaatkan DBHCHT secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti buruh tani dan buruh pabrik rokok.
Semoga usulan ini mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan sehingga program BLT DBHCHT 2025 dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumenep. Hal ini juga menunjukkan sinergi positif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat.
