DPRD Karawang Desak Pemkab Evaluasi Pengelolaan Retribusi Parkir
DPRD Karawang Desak Pemkab Evaluasi Pengelolaan Retribusi Parkir

Komisi II DPRD Kabupaten Karawang mendesak Pemkab Karawang mengevaluasi pengelolaan retribusi parkir menyusul pendapatan yang minim dan maraknya parkir liar.

Pemkot Malang Usul Tiga Poin Layanan Parkir dalam Raperda
Pemkot Malang Usul Tiga Poin Layanan Parkir dalam Raperda

Pemkot Malang mengusulkan tiga poin penting terkait layanan parkir ke dalam Raperda, meliputi penggantian kendaraan hilang, imbal jasa, dan sanksi bagi pelanggar.

Pemkot Pekalongan Optimalkan Sistem Informasi Juru Parkir untuk Cegah Pungli dan Tingkatkan Pendapatan
Pemkot Pekalongan Optimalkan Sistem Informasi Juru Parkir untuk Cegah Pungli dan Tingkatkan Pendapatan

Pemerintah Kota Pekalongan berupaya optimalkan sistem informasi juru parkir untuk mencegah pungutan liar, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Potensi PAD Parkir Jakarta Tembus Rp1,4 Triliun, Masih Minim Tergarap!
Potensi PAD Parkir Jakarta Tembus Rp1,4 Triliun, Masih Minim Tergarap!

Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta ungkap potensi pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir jalan raya Jakarta mencapai Rp1,4 triliun lebih, namun realisasinya baru Rp57 miliar.

Digitalisasi Parkir Jakarta: Wajib dan Tanpa Alasan!
Digitalisasi Parkir Jakarta: Wajib dan Tanpa Alasan!

Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong digitalisasi dan sistem nontunai untuk parkir di Jakarta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi kebocoran.

Parkir Liar di Jakarta:  Rp600 Miliar PAD Bocor,  Sistem Harus Segera 'Klir'
Parkir Liar di Jakarta: Rp600 Miliar PAD Bocor, Sistem Harus Segera 'Klir'

Maraknya parkir liar di Jakarta membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir bocor hingga Rp600 miliar; sistem perparkiran yang amburadul harus segera dibenahi.

Pendapatan Parkir DKI Jakarta Minim, Potensi Rp600 Miliar Menggangu
Pendapatan Parkir DKI Jakarta Minim, Potensi Rp600 Miliar Menggangu

Pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor parkir terungkap belum maksimal, bahkan diduga bocor, padahal potensinya mencapai lebih dari Rp600 miliar.

Bukittinggi Terapkan Sistem Parkir Nontunai Antisipasi Pungli, Pendapatan Daerah Diprediksi Melonjak
Bukittinggi Terapkan Sistem Parkir Nontunai Antisipasi Pungli, Pendapatan Daerah Diprediksi Melonjak

Pemkot Bukittinggi berencana beralih ke sistem parkir nontunai untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan pendapatan daerah, setelah ditemukan indikasi pungli di beberapa lokasi parkir.

Pemkot Bukittinggi Berantas Pungli Parkir: Sistem Non-Tunai Siap Digulirkan
Pemkot Bukittinggi Berantas Pungli Parkir: Sistem Non-Tunai Siap Digulirkan

Pemkot Bukittinggi akan menerapkan sistem parkir non-tunai untuk mencegah pungutan liar dan meningkatkan pendapatan daerah, setelah ditemukannya praktik pungli di beberapa gedung parkir.

Ternate Terapkan Parkir Digital: Tingkatkan PAD dan Modernisasi Layanan Publik
Ternate Terapkan Parkir Digital: Tingkatkan PAD dan Modernisasi Layanan Publik

Pemkot Ternate luncurkan sistem parkir digital untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan modernisasi layanan publik, dengan sistem taping dan pembayaran non-tunai QRIS.

Legislator Mataram Usul BUMD Parkir: Atasi Kebocoran PAD dan Optimalkan Pendapatan
Legislator Mataram Usul BUMD Parkir: Atasi Kebocoran PAD dan Optimalkan Pendapatan

DPRD Kota Mataram mengusulkan pembentukan BUMD Parkir untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengatasi kebocoran retribusi parkir yang signifikan.

Kritik Kenaikan Tarif Parkir Mataram: Pemerhati Kebijakan Publik Minta Evaluasi
Kritik Kenaikan Tarif Parkir Mataram: Pemerhati Kebijakan Publik Minta Evaluasi

Pemerhati kebijakan publik mengkritik kenaikan tarif parkir di Mataram, NTB, yang dinilai memberatkan masyarakat dan meminta evaluasi kebijakan tersebut serta peningkatan transparansi pengelolaan parkir.