Pemerintah Kota Pekalongan berupaya optimalkan sistem informasi juru parkir untuk mencegah pungutan liar, meningkatkan pendapatan daerah, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

DPRD Tulungagung mengkaji ulang Perda Parkir Non-berlangganan dan mempertimbangkan kembali sistem parkir berlangganan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp8 miliar per tahun.

DPRD Kota Mataram mengusulkan pembentukan BUMD Parkir untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengatasi kebocoran retribusi parkir yang signifikan.

Pemkot Batu genjot pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) melalui pengawasan, edukasi, dan pembinaan yang lebih masif untuk mencapai target pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan surat perintah tugas (SPT) bagi juru parkir di pasar tumpah Ramadhan 1446 H untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah pungutan liar.

Pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan surat perintah tugas (SPT) bagi juru parkir di pasar tumpah Ramadhan 1446 H untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah pungutan liar.

Dinas Perhubungan Rejang Lebong menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir menjadi Rp700 juta pada tahun 2025, meskipun target tahun 2024 belum tercapai sepenuhnya.

Dishub Batam berinovasi dengan menerapkan sistem parkir non-tunai di 100 lokasi untuk mencapai target retribusi parkir Rp18 miliar pada tahun 2025, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BKD Kota Mataram akan mengalihkan beberapa titik pajak parkir menjadi retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, meskipun target pendapatan tetap dipatok Rp2 miliar.

Pemerintah Kota Batam gencar menerapkan program parkir berlangganan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketertiban parkir, dengan target penerimaan Rp18 miliar di tahun 2025.