{{caption}}
Potensi PAD Parkir Jakarta Tembus Rp1,4 Triliun, Masih Minim Tergarap!

Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta ungkap potensi pendapatan asli daerah (PAD) sektor parkir jalan raya Jakarta mencapai Rp1,4 triliun lebih, namun realisasinya baru Rp57 miliar.

{{caption}}
Pendapatan Parkir DKI Jakarta Minim, Potensi Rp600 Miliar Menggangu

Pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dari sektor parkir terungkap belum maksimal, bahkan diduga bocor, padahal potensinya mencapai lebih dari Rp600 miliar.

{{caption}}
Pendapatan Pajak Parkir Kotim Capai 43,94 Persen, Sistem Lelang Jadi Kunci

Bapenda Kotim laporkan realisasi pendapatan pajak parkir telah mencapai 43,94 persen dari target, dengan sistem lelang yang dinilai efektif meningkatkan transparansi dan pendapatan.

{{caption}}
Legislator Mataram Usul BUMD Parkir: Atasi Kebocoran PAD dan Optimalkan Pendapatan

DPRD Kota Mataram mengusulkan pembentukan BUMD Parkir untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengatasi kebocoran retribusi parkir yang signifikan.

{{caption}}
Pemkot Batu Genjot Retribusi Parkir TJU: Pengawasan, Edukasi, dan Pembinaan Dimasifkan

Pemkot Batu genjot pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) melalui pengawasan, edukasi, dan pembinaan yang lebih masif untuk mencapai target pendapatan daerah.

{{caption}}
Dishub Rejang Lebong Optimistis Raih PAD Rp700 Juta dari Retribusi Parkir Tahun 2025

Dinas Perhubungan Rejang Lebong menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir menjadi Rp700 juta pada tahun 2025, meskipun target tahun 2024 belum tercapai sepenuhnya.

{{caption}}
Data Pajak Parkir Mataram Dialihkan, Target Pendapatan Tetap Rp2 Miliar?

BKD Kota Mataram akan mengalihkan beberapa titik pajak parkir menjadi retribusi parkir yang dikelola Dinas Perhubungan, meskipun target pendapatan tetap dipatok Rp2 miliar.

{{caption}}
Target Retribusi Parkir Mataram 2025: Rp18 Miliar

Dinas Perhubungan Kota Mataram menargetkan retribusi parkir mencapai Rp18 miliar pada 2025, meningkat dari target tahun 2024, dengan berbagai strategi peningkatan layanan dan penegakan aturan.