Tidak Ada Bantuan Sosial Tambahan Selama Ramadan 2025, Kata Menteri
Menteri Sosial memastikan tidak ada penambahan bantuan sosial selama Ramadan 2025 karena bantuan untuk triwulan pertama telah disalurkan, meskipun masyarakat dapat mengajukan banding.
Jakarta, 28 Februari 2025 (ANTARA) - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan tidak akan ada bantuan sosial tambahan yang diberikan selama bulan suci Ramadan tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan menyusul data yang menunjukkan bahwa bantuan sosial untuk tiga bulan pertama tahun 2025 telah disalurkan.
"Kami telah mendistribusikan bantuan sosial untuk perlindungan sosial pada tiga bulan pertama (tahun 2025). Penyalurannya telah mencapai lebih dari 90 persen," ujarnya di Jakarta, Jumat.
Beliau menjelaskan bahwa pada kuartal kedua tahun 2025, bantuan sosial akan didistribusikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN). Sistem ini diharapkan dapat menargetkan bantuan secara lebih tepat sasaran.
Penyaluran Bantuan Sosial Berbasis DTSEN
Menteri Saifullah Yusuf menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial yang berbasis DTSEN. "Mohon dipahami, jika ada keluarga penerima manfaat yang telah menerima bantuan pada triwulan pertama, maka (mereka) tidak akan lagi menerima bantuan tambahan selama Ramadan," tambahnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan.
Namun, beliau juga memberikan informasi penting bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum menerima bantuan. Masyarakat dapat mengajukan banding melalui aplikasi Cek Bansos atau melalui kepala lingkungan di wilayah masing-masing dengan memberikan bukti atau lampiran yang mendukung.
Saat ini, data DTSEN sedang diuji oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan keakuratan dan validitasnya sebelum digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial di masa mendatang. Proses ini melibatkan pengecekan dan validasi data secara menyeluruh.
Kerja Sama dengan Lembaga Filantropi
Dalam upaya meningkatkan efektivitas program bantuan sosial, Kementerian Sosial berencana untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga filantropi. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan dan memastikan bantuan tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.
Kementerian Sosial juga tengah berupaya memperkuat validitas DTSEN melalui pengujian acak. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan data penerima manfaat bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat akurat dan terupdate. Proses ini melibatkan lebih dari 33 ribu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia.
Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPS untuk memberikan pelatihan kepada para pendamping PKH dalam memeriksa dan memperbarui data di lapangan. Pelatihan ini penting untuk memastikan data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial selalu akurat dan up-to-date.
Dengan adanya sistem DTSEN dan kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan jalur resmi yang telah disediakan untuk menyampaikan pengaduan atau permohonan bantuan.
